Polemik KPK-Polri Membuat Kewibawaan Presiden Jatuh ke Titik Paling Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Usman Hamid menilai kewibawaan Presiden Joko Widodo dalam menangani polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri jatuh hingga ke titik yang paling rendah.

"Kami menilai, belum pernah kewibawaan Presiden jatuh serendah ini. Lambatnya keputusan Presiden membuat hampir semua institusi negara jadi bulan-bulanan publik," ujar Usman dalam konferensi pers di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2015).

Menurut Usman, masalah antara dua institusi penegak hukum, yaitu KPK dan Polri, juga membuat wibawa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi turun. Amirudin Harahap yang juga sebagai Anggota Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menunjukkan wibawa kepada partai pendukungnya sendiri.

Menurut Amir, ketika Presiden kehilangan kewibawaan, akan terjadi cekcok antara masing-masing lembaga kenegaraan. Hal tersebut, menurut Amir, akan memberikan citra buruk pemerintah pusat bagi kepala daerah. Ia mengatakan, penyelesaian polemik KPK-Polri seharusnya tidak perlu diputuskan dalam waktu yang lama. Jokowi didesak untuk secepatnya mengganti Komjen Budi Gunawan dari calon kepala Polri, dan segera melantik calon lain yang tidak memiliki track record buruk.

"Kewibawaan Jokowi bukan hanya sebagai kepala negara, atau bukan lagi sebagai kepala pemerintahan semata-mata. Kita berharap Jokowi bisa menghindari konflik antarlembaga," kata Amir.