Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tuduhan Hasto kepada Abraham Dinilai Bisa Jadi Bumerang untuk PDI-P

Kompas.com - 06/02/2015, 17:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans) Saiful Haq menilai, ada banyak hal janggal dari kesaksian Pelaksana Tugas Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.

Langkah Hasto menyebut adanya manuver politik yang dilakukan Abraham, kata dia, justru bisa menjadi bumerang dan berbalik menyerang PDI-P.

Saiful menjelaskan, Hasto sejauh ini belum memberikan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti-bukti. Hal tersebut bisa membuat publik bertanya-tanya kebenaran kesaksian Hasto.

Publik bisa balik menduga bahwa PDI-P yang sebenarnya bermain dalam masalah ini. (baca: KPK: Kalau Hasto Punya Bukti Valid, Serahkan kepada Kami)

Dia mencontohkan tuduhan Hasto bahwa Abraham ingin membarter kasus tertentu agar dapat menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo. Menurut dia, tudingan yang sensitif seperti itu harus disertai bukti agar publik bisa mempercayainya.

"Bagaimana jika dibalik, bahwa PDI-P justru panik karena Abraham Samad tidak bersedia membarter kasus tertentu yang berkaitan dengan PDIP, atas dasar itu PDIP mengurungkan niat untuk memasangkan Samad dengan Jokowi. Saya kira motif ini jauh lebih kuat ketimbang Samad yang sakit hati kepada PDIP," kata Saiful saat dihubungi, Jumat (6/2/2015) siang.

Contoh lain, kata dia, misalnya pernyataan Hasto yang menyebut bahwa Abraham yang mengejar-ngejar PDI-P untuk dijadikan cawapres. Namun di sisi lain, pertemuan dilakukan di Rumah Abraham. (baca: Belum Ada Bukti dari Hasto, KPK Tidak Bisa Bentuk Komite Etik Usut Abraham)

"Masihkah kita percaya bahwa yang menginisiasi pertemuan tersebut adalah Samad? Jelas kedatangan Hasto untuk merayu Samad menjadi Cawapres Jokowi," ucap Saiful.

Kejanggalan yang sama, lanjut Saiful, juga dikemukakan oleh Zainal Tahir yang mengaku memotret Abraham bersama seorang wanita di kamar hotel. Zainal merasa terusik karena melihat foto yang diambilnya pada Februari 2007 tersebut beredar di publik dan Abraham tidak mengakui kebenaran foto itu.

Jika memang merasa terusik, menurut Saiful, harusnya Zainal sudah mengungkapkan foto tersebut ketika Abraham mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK. Dengan begitu, Abraham bisa tidak diloloskan oleh pansel karena masalah etika.

"Kenapa baru sekarang Zainal terusik?" tanya Saiful Haq. (baca: Jika Benar, Hasto Dinilai Blunder Membiarkan Manuver Politik Abraham)

Dua kesaksian yang janggal ini, menurut Saiful, tidak terlepas dari upaya kriminalisasi dan menghancurkan KPK. Dia menilai, hal ini erat hubungannya dengan KPK yang mentetapkan calon Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.

"Aroma kriminalisasi tidak bisa dihindarkan," kata Saiful.

Sebelumnya, Hasto yang hadir di Komisi III pada Rabu (4/2/2015), menyebut adanya pertemuan Abraham dengan elite PDI-P sebelum Pilpres 2014. Menurut dia, saat itu Abraham melakukan lobi politik agar bisa menjadi cawapres bagi Jokowi.

Hasto mengaku hanya ingin mengungkap kebenaran soal manuver politik Ketua KPK Abraham Samad. Ia menuduh Abraham telah menyalahgunakan wewenang, melanggar etika, bahkan melanggar pidana.

Hasto mengatakan, dirinya baru mengungkapkan manuver politik Abraham lantaran keputusan KPK yang menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia merasa ada korelasi antara manuver Abraham dengan penetapan tersangka tersebut. (Baca: Hasto: Pernyataan Abraham Menunjukkan Kaitan dengan Penetapan Tersangka BG)

Abraham sudah membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia merasa ada upaya untuk mengkriminalisasi KPK terkait penanganan kasus Komjen Budi Gunawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com