Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Benar, Hasto Dinilai Blunder Membiarkan Manuver Politik Abraham

Kompas.com - 05/02/2015, 16:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dinilai melakukan tindakan blunder terkait pengakuan adanya manuver politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad. Jika pernyataannya benar, Hasto telah melakukan pembiaran atas penyimpangan yang dilakukan penegak hukum.

"Ini blunder ya, kenapa enggak distop? Artinya, ada pembiaran yang dilakukan Hasto," kata pengamat politik, Emrus Sihombing, kepada Kompas.com, Kamis (5/2/2015).

Emrus mengatakan, kalaupun Hasto penasaran dengan motif pertemuan yang dikabarkan digagas Abraham itu, pertemuan cukup dilakukan satu kali. Pasalnya, sebagai politisi senior, Hasto tentu memiliki kemampuan untuk menganalisis niat Abraham.

"Nah, ini kenapa pertemuan sampai enam kali? Kalau kita analogikan, ya, ibaratnya ada seseorang perempuan mengadu diperkosa, tetapi dilakukan enam kali, apa iya itu masih diperkosa? Kenapa nggak menghindar?" ujarnya.

Emrus menambahkan, jika memang Hasto ingin mengungkap kebobrokan Abraham, seharusnya dapat dilakukan tidak lama setelah pertemuan tersebut. Ia menyesalkan langkah Hasto yang baru mengungkapkan persoalan saat ini.

"Kalau soal motif politis di belakangnya saya tidak tahu karena panggung politik itu sering kali di belakangnya ada motif transaksionalnya," ujarnya.

Hasto sebelumnya menuduh Abraham melakukan lobi politik agar dapat menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo. Menurut Hasto, pertemuan pihaknya dengan Abraham dilakukan hingga enam kali.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Hasto, Abraham menawarkan "bantuan hukum" terhadap kader PDI-P yang beperkara di KPK. (Baca: Hasto Sebut Abraham Tawarkan "Bantuan Hukum" asal Jadi Cawapres Jokowi)

Hal itu sudah disampaikan Hasto saat diperiksa Bareskrim Polri dan ketika dipanggil Komisi III DPR. Hasto mengaku hanya ingin mengungkap kebenaran. Ia menuduh Abraham telah menyalahgunakan wewenang, melanggar etika, bahkan melanggar pidana.

Hasto mengatakan, dirinya baru mengungkapkan manuver politik Abraham lantaran keputusan KPK yang menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Ia merasa ada korelasi antara manuver Abraham dan penetapan tersangka tersebut. (Baca: Hasto: Pernyataan Abraham Menunjukkan Kaitan dengan Penetapan Tersangka BG)

Abraham sudah membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia merasa ada upaya untuk mengkriminalisasi KPK terkait penanganan kasus Komjen Budi Gunawan. (Baca: Belum Ada Bukti dari Hasto, KPK Tidak Bisa Bentuk Komite Etik Usut Abraham)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com