F-Golkar: Jika Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan, Tamparan Keras bagi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Golkar di DPR RI menyayangkan sikap pimpinan DPR yang menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo soal pergantian kepala Polri. Menurut dia, jika Presiden batal melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri, hal itu menjadi tamparan keras bagi DPR.

"Kalau benar Presiden Jokowi nanti batal melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, maka ini akan menjadi tamparan keras bagi DPR," kata Sekretaris F-Golkar di DPR RI, Bambang Soesatyo, melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (6/2/2015), seperti dikutip Antara.

Bambang menjelaskan, dalam proses politik, suka atau tidak suka, Budi Gunawan harus dilantik. Setelah pelantikan, semuanya diserahkan kepada Presiden untuk memberhentikan atau tidak Budi sebagai Kapolri.

Bambang mengatakan, fraksinya paham bahwa proses politik di Dewan maupun di Istana tidak boleh menafikan hukum. (Baca: Jika Budi Gunawan Tak Dilantik, Ini Empat Calon Kapolri yang Diusulkan Kompolnas)

"Tetapi, menjaga kehormatan lembaga tinggi negara seperti DPR juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja," ujarnya.

Menurut dia, fraksinya sangat menyayangkan sikap pimpinan DPR yang secara tidak sadar merendahkan lembaga yang dipimpinnya itu saat mereka bertemu Presiden di Istana. (Baca: Kompolnas Coret Budi Gunawan dan Suhardi Alius dari Daftar Calon Kapolri)

Bambang mengatakan, para pimpinan DPR tanpa minta persetujuan atau membicarakannya terlebih dahulu dengan pimpinan fraksi-fraksi lainnya di DPR mengatakan bahwa DPR menyerahkan sepenuhnya keputusan soal Budi Gunawan dilantik atau tidak dilantik kepada Presiden.

"Hal ini jelas keliru karena tugas utama pimpinan DPR adalah menjaga marwah institusi DPR sekaligus juru bicara parlemen sebagaimana diatur dalam UUMD3," katanya.

Menurut dia, dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan dilantik atau tidak dilantiknya Budi Gunawan ke Presiden, hal itu merendahkan martabat DPR. Para pimpinan DPR RI tidak bisa menyimpulkan sendiri pendapat DPR atau membuat agenda-agenda lainnya.

"Itu jelas bukan suara DPR, tapi suara pribadi pimpinan," ujarnya.

Bambang menambahkan, masyarakat tahu sidang Paripurna DPR telah memutuskan dan memberikan persetujuan kepada Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri sebagaimana permohonan Presiden sendiri dalam suratnya ke DPR. (Baca: DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Presiden sebelumnya menyebut akan mengambil keputusan terkait polemik pergantian kepala Polri pada pekan depan. Menurut Jokowi, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum dirinya mengambil keputusan final, apakah melantik atau tidak Budi Gunawan sebagai kepala Polri. (Baca: Minggu Depan, Jokowi Ambil Keputusan soal Budi Gunawan)