Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Syafii Maarif Tak Jelas, Politisi PDI-P Didesak Minta Maaf

Kompas.com - 06/02/2015, 09:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans), Saiful Haq, menyesalkan pernyataan anggota Komisi III DPR dari PDI Perjuangan Junimart Girsang yang menyebut Ketua Tim Independen Buya Syafii Maarif sebagai "orang tidak jelas". Junimart didesak untuk segera meminta maaf.

"Terus terang, saya sangat terkejut ketika membaca berita Junimart Girsang mengatakan bahwa Buya Syafii Maarif adalah 'orang tidak jelas'," kata Saiful Haq, Kamis (5/2/2015).  

Saiful mengatakan, ada konsekuensi moral di dalam pernyataan Junimart tersebut. Pertama, Buya Syafii bukanlah orang yang tidak jelas. Bahkan, bisa dikatakan, tinggal beliau satu-satunya negarawan yang dimiliki bangsa ini.

"Rekam jejaknya tanpa cacat, bukan hanya sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, melainkan juga selalu hadir sebagai penerang ketika bangsa dirundung kegelapan," ujarnya.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang


Kedua, lanjut Saiful, keterkaitan antara pernyataan Junimart soal Buya dengan pembelaannya terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan bagaikan membedakan warna hitam dan putih. Junimart jelas dalam posisi berdiri membela Budi yang sudah berstatus tersangka di KPK.

"Lalu, publik harus dipaksa percaya omongan Junimart? Bisa dipastikan publik tidak akan rela menukar Buya dengan seorang tersangka korupsi Budi Gunawan, apalagi pembelanya yang bernama Junimart," katanya.

Ketiga, tambah dia, dengan mengatakan Buya "orang yang tidak jelas", Junimart juga seakan mencoreng muka Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebab, Jokowi mengangkat Buya sebagai Ketua Tim Independen.

Sementara itu, Megawati juga kerap menemui Buya secara khusus untuk menyampaikan isi hatinya mengenai persoalan ini.

"Lalu, datanglah seorang Junimart, mengatakan Buya tidak jelas. Secara langsung, Junimart mengatakan bahwa Jokowi dan Megawati telah berkonsultasi dengan orang yang tidak jelas. Jadi, bisa dikatakan bahwa Buya, Mega, dan Jokowi adalah sama tidak jelasnya," katanya.

Keempat, sebagai warga negara yang menghormati Buya sebagai aset bangsa, Saiful meminta Junimart untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka.

"Karena pernyataannya sama kelasnya dengan pernyataan Menteri (Menko Polhukam) Tedjo (Edhy Purdijatno) bahwa kami adalah rakyat yang tidak jelas," pungkas Saiful Haq.

Sebelumnya diberitakan, Junimart menyampaikan pendapatnya terkait pernyataan Buya bahwa Presiden tidak akan melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri.

Junimart mengatakan, pernyataan Buya Syafii berdasarkan pembicaraan lewat telepon dengan Presiden tersebut tidak mempunyai dasar. (Baca: Syafii Maarif: Presiden Telepon Saya Bilang Tak Akan Lantik Budi Gunawan)

"Karena tak jelas siapa dia dan apa posisinya. Kalau bisa, kita harap jangan pula dia membuat suasana makin keruh," kata Junimart seperti dikutip Tribunnews.com, Rabu (4/2/2015) kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tesenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com