Jika Presiden Mau Dapat Kapolri Terbaik, Periksa Harta Kekayaannya

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo akan kembali disibukkan dengan prosedur untuk memilih satu nama kepala Polri baru jika Komjen Budi Gunawan akhirnya batal dilantik. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menitipkan pesan kepada Presiden sehingga nantinya bisa mendapatkan kepala Polri terbaik.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pemilihan kepala Polri memang tidak harus melibatkan KPK ataupun PPATK. Namun, setidaknya, Presiden memeriksa terlebih dulu laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) calon kepala Polri yang akan ditunjuk.

"Kepada Presiden, kalau mau dapat kepala Polri terbaik, pakailah LHKPN," kata Bambang di Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia, di Jakarta, Kamis (5/2/2015) sore.

Bambang meyakini, pemeriksaan LHKPN calon kepala Polri bisa memperlihatkan apakah ada kejanggalan dalam harta kekayaan yang dimiliki sang calon. Jika nantinya LHKPN tidak bermasalah, maka Presiden pun bisa memilihnya sebagai pemimpin tertinggi Polri.

"Akan tetapi ya itu, kembali lagi ke Presiden, terserah Presiden," ujar Bambang.

Sebelumnya, Budi Gunawan yang dipilih Jokowi sebagai kepala Polri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi dan rekening "gendut". Presiden baru pada pekan depan akan menentukan apakah Budi akan dilantik atau tidak.

Komisi Kepolisian Nasional sudah menyiapkan empat nama jenderal bintang tiga untuk menggantikan Budi Gunawan. Mereka adalah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Budi Waseso (Kabareskrim) Komjen Dwi Riyatno (Irwasum) dan Komjen Putut Bayu Seno (Kabarhakam).