Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Akan Panggil Semua Pihak yang Terkait Pertemuan Hasto dan Samad

Kompas.com - 04/02/2015, 20:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, Komisi III akan memanggil semua yang terkait dengan pertemuan antara politisi PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Benny mengatakan, pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi pernyataan Hasto ke Komisi III.

"Setelah ini, komisi akan melangkah lebih lanjut dengan memanggil nama-nama yang disebutkan untuk klarifikasi. Supaya apa yang disampaikan Hasto ini tidak merusak institusi KPK," ujar Benny, saat ditemui seusai memimpin rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Hari ini, Komisi III telah mendengar pengakuan Hasto mengenai pertemuannya dengan Abraham Samad. Hasto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai rencana pencalonan Abraham sebagai calon wakil presiden.

Selain itu, Hasto juga menceritakan bahwa Abraham mengakui perannya dalam menentukan vonis yang ringan bagi Emir Moeis, salah satu kader PDI-P yang terjerat kasus korupsi, dan ditangani oleh KPK. Beberapa nama yang disebut Hasto terlibat dalam pertemuannya dengan Abraham yaitu, mantan Kepala BIN Hendropriyono, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Benny mengatakan, tujuan pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, khususnya berkaitan penetapan tersangka kepada Komjen Budi Gunawan, yang ditengarai ada kaitannya dengan kekecewaan Abraham Samad yang tidak dicalonkan sebagai cawapres oleh PDI-P untuk mendampingi Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin mengatakan, Komisi III kemungkinan akan membentuk Komisi Etik Abraham Samad, jika terbukti melanggar kode etik KPK. Aziz juga menyebutkan adanya kemungkinan pemberian sanksi pada Abraham, apabila ia terbukti melanggar perjanjian yang dibuat saat fit and proper test calon pimpinan KPK di hadapan Komisi III DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com