Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II Usul Pilkada Serentak pada Februari 2016

Kompas.com - 02/02/2015, 16:28 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi II DPR RI mengusulkan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada dilakukan secara serentak pada Februari 2016.

"Penyelenggaraan pilkada secara serentak pada Februari 2016, pemerintah dan KPU sudah lebih siap sehingga proses dan hasilnya akan lebih optimal," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Achmad Riza Patria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut Riza, panggilan Achmad Riza Patria, Panitia Kerja RUU Pilkada di Komisi II DPR RI pada Senin ini menyelenggarakan rapat finalisasi penyusunan RUU Pilkada.

Ia menjelaskan, dalam RUU Pilkada tersebut, ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembahasan, salah satunya soal jadwal pelaksanaan pilkada serentak.

"Dari hasil musyawarah dengan pemerintah dan KPU, KPU menyatakan lebih siap menyelenggarakan pilkada serentak pada Februari 2016," katanya.

Dari hasil musyawarah tersebut, kata dia, skema penyelenggaraan pilkada serentak akan dibagi menjadi tiga tahap, yakni pada Februari 2016, pertengahan 2017, dan tahun 2018.

Menurut Riza, dipilihnya usulan penyelenggaraan pilkada serentak pada Februari 2016, selain karena KPU sudah lebih siap, pelaksana tugas (plt) kepala daerah yang menggantikan sementara kepala daerah juga tidak terlalu lama bertugas.

"Jika pilkada secara serentak diselenggarakan pada Februari 2016, ada sekitar 240 kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota," katanya.

Politisi Partai Gerindra ini meyakini, draf RUU Pilkada akan selesai difinalisasi pada hari ini dan selanjutnya akan langsung dibawa ke Bamus.

Riza juga optimistis RUU Pilkada ini akan berjalan mulus pada rapat paripurna DPR RI, Kamis (5/2/2015).

"Di rapat paripurna akan disetujui menjadi RUU Pilkada usul inisiatif DPR RI. Selanjutnya, RUU Pilkada akan dibahas bersama oleh DPR RI dan pemerintah untuk disetujui menjadi UU," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

Nasional
PKS Beri Sinyal Agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

PKS Beri Sinyal Agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

Nasional
MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

Nasional
KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin dkk ke Negara

KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin dkk ke Negara

Nasional
Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal 'Cawe-cawe' dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal "Cawe-cawe" dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan Jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan Jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com