Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Pimpinan DPR, Wantimpres Minta Masukan soal Kasus KPK-Polri

Kompas.com - 02/02/2015, 15:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga perwakilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menemui pimpinan DPR, Senin (2/2/2015). Ketiga anggota Wantimpres itu meminta masukan kepada pimpinan DPR terkait kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

Pantauan di lokasi, pertemuan dilangsungkan di lantai 3 Gedung Nusantara III DPR RI. Ketiga anggota Wantimpres yang hadir ialah Subagyo HS, Suharso Monoarfa, dan Rusdi Kirana. Sementara itu, pimpinan DPR yang hadir ialah Setya Novanto, Fadli Zon, dan Agus Hermanto.

"Saya menerima kunjungan Wantimpres, tentu mendapat masukan-masukan yang berharga berkaitan program, khususnya kita mendukung KPK dan Polri agar semuanya berjalan dengan baik dan seiring dengan keinginan kita semua," kata Ketua DPR Setya Novanto.

Sementara itu, anggota Wantimpres, Subagyo HS, mengatakan, masukan yang diterima akan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam kisruh KPK-Polri.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Presiden memiliki hak prerogatif apakah akan menjadikan masukan DPR sebagai salah satu bahan pengambilan keputusan atau tidak.

Setelah saling bertemu, Wantimpres dan pimpinan DPR kemudian bertolak dari Kompleks Parlemen menuju Istana Negara. Rencananya, sore ini Presiden Jokowi akan menerima kedatangan pimpinan DPR untuk berdiskusi mengenai persoalan yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com