"Save KPK! Sehatkan Polri! Jokowi di Pihak Siapa?"

JAKARTA, KOMPAS.com — Massa yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa, Rabu (28/1/2015), melakukan aksi longmarch, memperingati 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Presiden segera menyelesaikan kisruh yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Menurut koordinator aksi, Alghiffari, aksi tersebut memang sengaja dilakukan pada momentum 100 hari pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam aksinya, mereka membawa spanduk dengan berbagai tulisan, di antaranya "Save KPK! Sehatkan Polri! Jokowi di Pihak Siapa?"; "Batalkan Pelantikan Budi Gunawan"; "Dukung KPK dan Polri yang bersih dan berpihak pada rakyat".

"Aksi ini bertujuan untuk memperjelas, apakah Jokowi memang mendukung 'Save KPK' atau tidak. Kedua, kami mendorong penghapusan kriminalisasi KPK dan menolak pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri," ujar Alghiffari di sela-sela aksi unjuk rasa.

Sementara itu, Wakil Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI Dhuha Ramadhani mengatakan, para mahasiswa yang ikut dalam aksi ini sepakat bahwa pemberantasan korupsi harus terus dilakukan dan semakin diperkuat.

Ia mengatakan, KPK memang lembaga yang memiliki tugas utama untuk memberantas korupsi. Namun, pihaknya tetap percaya bahwa peran Polri dan kejaksaan juga tidak bisa disepelekan.

Dhuha menambahkan, KPK sebagai institusi harus dilindungi, tetapi oknum-oknum di KPK yang memang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus tetap diusut sampai tuntas. Begitu juga apabila ada petinggi Polri yang terindikasi korupsi, maka kasusnya juga harus diusut sampai tuntas.

"Kami menentang kriminalisasi dan pelemahan KPK. Kami juga meminta proses hukum bagi pimpinan KPK dan petinggi Polri dilakukan secara wajar sesuai aturan yang berlaku," kata Dhuha.

Dalam aksi ini, massa yang berkumpul di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Thamrin, kemudian melakukan aksi longmarch ke depan Istana Merdeka. 

Selain diikuti oleh mahasiswa, aksi ini juga diikuti oleh ormas buruh dan aktivis lembaga swadaya masyarakat, seperti LBH Jakarta, Kontras, P3I, KSN, PPGI, dan ELSAM.

Presiden sebelumnya mengaku akan terus mengawasi dan mengawal proses hukum kasus calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan di KPK dan kasus Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Bareskrim Polri. (Baca: Jokowi Akan Awasi dan Kawal Kasus Budi Gunawan dan Bambang Widjojanto)

Jokowi mengatakan, semua pihak sepakat agar KPK dan Polri maupun lembaga penegak hukum lain menjaga wibawa sebagai institusi penegak hukum. Oleh karena itu, kata Jokowi, jangan ada kriminalisasi dalam proses hukum di kedua institusi. Proses hukum juga harus dibuat transparan.

"Agar proses hukum dapat berjalan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun. Tapi, saya akan tetap mengawasi dan mengawal," kata Jokowi.