Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Tedjo Edhy Ditegur Presiden dan Wapres karena Komentarnya

Kompas.com - 27/01/2015, 16:06 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo sudah menegur Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy terkait pernyataan yang menuai kritik masyarakat. Tedjo sebelumnya menilai Komisi Pemberantasan Korupsi kekanak-kanakan karena mengerahkan massa pendukung. Ia juga menyebut massa yang mendukung KPK tersebut merupakan rakyat tidak jelas.

"Tentu Presiden sudah memberikan suatu nasihat-nasihat. Suatu apa itu, agar diluruskan, yang baik," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Menurut Kalla, Presiden sudah mengingatkan Tedjo untuk berhati-hati dalam berbicara. Tedjo diminta tidak menggunakan istilah-istilah yang tak sesuai. Kalla pun mengaku ikut menasihati Tedjo.

"Saya juga sudah memberikan pandangan ke Pak Tedjo untuk memakai istilah-istilah yang lebih sesuailah," ujar Kalla.

Mengenai kemungkinan pemerintah melakukan perombakan kabinet (reshuffle) menjelang 100 hari pemerintahannya, Kalla mengatakan bahwa sejauh ini belum ada niat untuk mengganti para pengisi kabinet.
"Belum, masa 100 hari langsung di-reshuffle?" kata Kalla.

Ia juga menilai bahwa evaluasi kabinet tidak harus dilakukan menjelang 100 hari pemerintahan, tetapi bisa kapan pun dilakukan oleh Presiden. 

Saat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu (24/1/2015), Tedjo menyinggung soal dukungan rakyat kepada KPK. Ia menyindir pimpinan KPK yang dianggapnya terkesan memperkeruh suasana dengan mengatasnamakan rakyat pasca-Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri.

"Jangan membakar-bakar massa, mengajak rakyat, ayo rakyat, kita ini, enggak boleh begitu. Itu suatu pernyataan sikap yang kekanak-kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Dia akan didukung, konstitusi mendukung. Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu, konstitusi yang mendukung," kata Tedjo. (Baca: Menko Polhukam Nilai KPK Kekanak-kanakan jika Kerahkan Massa)

Pernyataan Tedjo ini menuai kritik dari masyarakat, terutama para netizen. Melalui meme alias konten guyonan, netizen menyindir Tedjo. Tak hanya berguyon, netizen juga mengkritik keras hingga menilai Tedjo layak dipecat sebagai menteri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com