Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Iwan Fals: Saya Tak Khawatir karena Jokowi Bukan Anak-anak Lagi

Kompas.com - 26/01/2015, 00:11 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Musisi legendaris Iwan Fals mengaku gelisah dengan berbagai macam pemberitaan terkait perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Menurutnya, bangsa Indonesia sangat terbantu dengan tugas KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itu Iwan Fals pun menyambangi Gedung KPK untuk memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, Minggu (25/1/2015) malam.

"Bayangkan kalau enggak ada KPK seperti apa? Saya jadi tahu mereka sedang berjuang untuk melawan koruptor. Saya ucapkan terimakasih kepada orang-orang yang di dalam kalian udah belain kita," kata Iwan di Gedung KPK.

Meski mengaku gelisah, Iwan Fals tidak merasa khawatir konflik ini semakin meluas. Penyanyi yang dikenal dengan lirik penuh kritik sosial ini pun yakin Presiden Joko Widodo bisa mengatasi perseteruan ini.

"Saya enggak khawatir karena Jokowi saya pikir bukan anak-anak lagi. Tapi saya secara pribadi merasa prihatin karena saya nonton televisi juga," kata penyanyi yang bernama lengkap Virgiawan Listanto ini.

Iwan membawa serta beberapa teman dan kerabatnya ke gedung KPK sebagai bentuk dukungan terhadap peristiwa yang menimpa lembaga itu, termasuk kasus yang menjerat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Ia berharap dapat menemui pimpinan KPK lainnya untuk menyalurkan dukungan langsung.

Malam ini, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan terkait perseteruan KPK-Polri. Jokowi meminta kedua lembaga itu menjaga wibawanya sebagai institusi penegak hukum. (Baca: Jokowi Minta Jangan Ada Kriminalisasi dan Intervensi Proses Hukum di KPK-Polri)

"Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi dan proses hukum yang terjadi harus dibuat terang benderang, transparan. Dan agar proses hukum dapat berjalan baik, jangan ada intervensi dari siapapun," kata Jokowi saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (25/1/2015) malam.

Tidak hanya itu, Jokowi juga disebut membentuk tim independen untuk mengatasi konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Saat ini, tim itu belum terbentuk secara formal. Rencananya, tim akan terdiri dari sejumlah tokoh, termasuk yang pernah menjabat di KPK dan Polri. (Baca: Jokowi Bentuk Tim Atasi Kisruh KPK-Polri)

Tim itu terdiri dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimmly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, serta dua mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas.

Jimly mengatakan, sebenarnya ada satu lagi tokoh yang bakal tergabung dalam tim, yakni mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif. Namun, Syafii Masih berada di Yogyakarta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com