Abraham Samad Juga Jadi Target, Presiden Jokowi di Pihak Mana?

Dengan demikian, dalam kondisi seperti saat ini, sangat penting bagi Presiden Joko Widodo untuk menegaskan keberpihakannya dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut diungkapkan oleh Hazrul Halili, Direktur Eksekutif Pukat UGM saat ditemui di sela-sela aksi Save KPK di depan Mapolda DIY, Sabtu (24/1/2015).

Menurut Hazrul, segala upaya itu ditujukan untuk melemahkan KPK. Sebab, jika hanya dua pemimpin, tentu sifat kolektif kolegial yang ada di KPK untuk menentukan keputusan penting akan terhenti.

Dalam kondisi krisis ini, lanjut Hazrul, Presiden perlu menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi. Harus ada ketegasan keberpihakan. Sebab, jika sekelas lembaga KPK bisa dikriminalisasi, maka bagaimana dengan nasib para aktivis yang ada di daerah.

Diberitakan sebelumnya, pagi ini ratusan orang yang terdiri dari para aktivis anti-korupsi, mahasiswa, dan masyarakat bersama-sama mendatangi Mapolda DIY dan meneriakkan "Save KPK". Tak hanya itu, pintu gerbang utama Mapolda DIY juga ditutup oleh massa aksi dengan spanduk dan poster bertema "Save KPK".