Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin Apresiasi Pengangkatan Abdul Malik sebagai Anggota Wantimpres

Kompas.com - 22/01/2015, 12:41 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengapresiasi penunjukan Abdul Malik Fadjar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Din, langkah Jokowi tersebut tepat.

"Kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada Pak Abdul Malik Fadjar, dan tentu kita harapkan dapat bekerja dengan baik, tidak hanya mewakili Muhammadiyah, tetapi juga negara," ujar Din, saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2015).

Din mengatakan, penunjukan Abdul Malik sebagai anggota Wantimpres merupakan hak prerogatif Presiden. Jokowi, kata dia, Jokowi pasti mencari orang-orang yang negarawan.

"Ya, seperti Pak Malik Fadjar, Pak Hasyim Muzadi, lalu ada satu atau dua orang lainnya," kata Din.

Din meminta agar masyarakat memberi waktu kepada seluruh anggota Wantimpres untuk bekerja secara maksimal. "Nanti kita baru menilai," kata Din.

Berbagai pihak mengkritik langkah Jokowi dalam menyusun anggota Wantimpres. Pasalnya, mayoritas berisi dari kalangan parpol.

Dari sembilan anggota Wantimpres, enam di antaranya dari unsur parpol. Mereka adalah Subagyo HS (Partai Hanura), Sidarto Danusubroto (PDI-P), Rusdi Kirana (PKB), Suharso Monoarfa (PPP), M Yusuf Kartanegara (PKPI), dan Jan Darmadi (Partai Nasdem).

Tiga anggota Wantimpres lainnya adalah mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi (NU), Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), dan ekonom Sri Adiningsih. (baca: Gerindra: Wantimpres Bagian dari Terima Kasih, Koalisi Tanpa Syarat Hanya Janji Belaka)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com