Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pulangkan 481 TKI Bermasalah dari Arab Saudi

Kompas.com - 19/01/2015, 15:59 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah Indonesia memulangkan sebanyak 481 tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah, yang selama ini bekerja di Arab Saudi. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, pemulangan ini merupakan tahap awal dari rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah TKI yang bekerja di luar negeri.

"Ini gelombang pertama, ini rangkaian panjang langkah pemerintah, sesuai instruksi Presiden untuk memulangkan TKI di luar negeri," ujar Nusron, saat ditemui di Common Use Lounge TKI, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (19/1/2015).

Nusron mengatakan, mayoritas TKI yang dipulangkan memiliki permasalahan dengan kesehatan, prosedur administrasi, hingga TKI yang menolak bekerja dan lari dari majikan. Nusron menambahkan, para TKI yang dipulangkan sebagian besar merupakan wanita yang memiliki anak saat bekerja di luar negeri.

Menurut Nusron, pemulangan TKI kali ini adalah yang pertama dilakukan pada tahun 2015. Pemulangan para TKI, sebut Nusron, akan terus berlanjut tahap demi tahap. Untuk Arab Saudi saja, Nusron mengatakan, terdapat total 588.000 TKI bermasalah.

Pesawat yang membawa para TKI tiba di Bandara Soekarno-Hatta, pada Senin siang, sekitar pukul 14.00. Setelah itu, para TKI tersebut akan segera diberangkatkan menuju daerah dan tempat tinggal masing-masing.

Nusron mengatakan, sebanyak 481 TKI bermasalah tersebut akan terus mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Menurut dia, para TKI akan diberikan pelatihan, sehingga memiliki kemampuan untuk berwirausaha.

Nusron menyebutkan, ada tiga jenis pelatihan yang akan diberikan. Ketiganya yaitu, keterampilan mengolah pangan, ketetampilan industri kreatif, dan pemberdayaan industri pariwisata.

"Lebih baik kita pulangkan mereka. Lagi pula, di sini lebih banyak butuh tenaga kerja," kata Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com