Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aroma Bagi-bagi Kursi untuk Wantimpres, Jokowi Dianggap Ingkar Janji

Kompas.com - 19/01/2015, 13:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dianggap kembali melanggar janji-janji kampanyenya pada Pemilu Presiden 2014 karena memilih anggota-anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dari orang-orang partai politik.

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan bahwa pada pilpres lalu, Jokowi sudah berulang kali berjanji untuk tidak bagi-bagi kursi. Namun, nyatanya praktik bagi-bagi kursi terus terulang baik saat pemilihan menteri, kepala-kepala lembaga negara, hingga anggota Wantimpres.

"Bagi-bagi kursi, penghormatan pada warga senior di parpol. Hal ini mempertegas ketidakberhasilan Jokowi menjaga komitmen dan janji dia selama kampanye," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (19/1/2015).

Hendri berharap, meskipun diisi oleh orang-orang politik, Wantimpres tetap bisa memberi masukan terbaik untuk presiden dalam menjalankan pemerintahan. "Mudah-mudahan keberadaan Wantimpres tidak hanya untuk memenuhi tuntutan undang-undang, tapi memang dibutuhkan oleh Presiden," ujarnya.

Hari ini Jokowi melantik sembilan anggota Wantimpres. Sembilan anggota Wantimpres itu adalah Sidarta Danusubrata (PDI Perjuangan), Suharso Monoarfa (Partai Persatuan Pembangunan), Jan Darmadi (Partai Nasdem), Rusdi Kirana (Partai Kebangkitan Bangsa), Yusuf Kartanegara (Partai Keadilan dan Pembangunan Indonesia), Subagyo Hadi Siswoyo (Partai Hati Nurani Rakyat), Abdul Malik Fadjar, Sri Adiningsih, dan Hasyim Muzadi (Nahdlatul Ulama).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com