Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Sutarman Masih Kapolri

Kompas.com - 16/01/2015, 20:08 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan bahwa Jenderal (Pol) Sutarman masih menjabat Kepala Kepolisian RI. Tedjo mengatakan hal itu untuk menepis kesimpangsiuran informasi setelah Komjen (Pol) Budi Gunawan diterima DPR RI sebagai Kapolri.

Tedjo menjelaskan, pergantian Sutarman baru sah setelah keluar peraturan presiden (perpres) tentang pelantikan Kapolri baru. Saat ini, Presiden Joko Widodo belum memastikan pengganti Sutarman meski proses politik penetapan Budi sebagai Kapolri telah diselesaikan oleh DPR.

"Selama ini belum ada serah terima, (Kapolri) masih tetap yang lama. Ada perpres-nya, barulah beralih ke yang baru. Begitu dilantik di Istana, baru serah terima," kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (16/1/2015) malam.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Komisaris Besar Agus Rianto menyebut Jenderal (Pol) Sutarman tidak lagi aktif sebagai Kapolri setelah keputusan DPR menerima pemberhentiannya, dan menyetujui pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Dengan disetujuinya Komjen Budi Gunawan saat fit and proper test di DPR, tugas sehari-hari kepala Polri diserahkan ke pelaksana tugas," ujar Agus.

Agus menjelaskan, mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polri. Menurut pasal itu, Wakapolri bertugas membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh satuan staf Mabes Polri dan jajarannya. Setelah Sutarman tidak lagi menjabat, lanjut Agus, Polri masih menunggu langkah Presiden Jokowi terkait pelantikan Kapolri baru.

DPR telah menyetujui pengangkatan Budi dan pemberhentian Sutarman sebagai Kapolri. Hanya dua fraksi, yakni Demokrat dan Partai Amanat Nasional, yang meminta DPR menunda persetujuan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, ada tiga opsi yang sedang dipertimbangkan, yaitu tidak melantik Budi, melantik tetapi langsung diberhentikan sementara, atau dilantik tetapi diberi target khusus yang terukur (baca: Soal Kapolri, Jokowi Minta Publik Sabar). Pagi tadi, Jokowi bertemu Sutarman dan Budi Gunawan (BG) di Istana. Mobil dinas Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti juga terparkir di halaman Istana (baca: Budi Gunawan dan Sutarman Temui Jokowi, Mobil Dinas Wakapolri Terparkir di Istana).

Kamis petang kemarin, Jokowi juga sudah bertemu pimpinan KPK, yakni Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Adnan Pandu Praja. Kepada Jokowi, KPK menjelaskan kasus yang menjerat Budi. "Kami menjelaskan secara rinci kasus hukum BG yang kini dalam status tersangka," ujar Abraham tentang isi pertemuannya dengan Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com