Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Bantah Kabar Kabareskrim Suhardi Alius Dicopot

Kompas.com - 16/01/2015, 15:05 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis kabar yang menyebutkan bahwa Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius dicopot dari jabatannya. Menurut Kalla, sejauh ini belum ada pergantian Kabareskrim.

"Kan itu kabar, siapa bilang dia dicopot? Kan belum dicopot," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Mengenai kemungkinan pencopotan Suhardi, Kalla mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan kepala Kepolisian RI yang baru.

"Tergantung Kapolri yang baru," sambung dia.

Ia juga membantah isu yang menyebutkan bahwa Presiden sudah menerbitkan keputusan presiden yang memberhentikan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman.

"Tidak, tidak, DPR kan sudah memutuskan, tapi belum ada keppres dari Presiden. Nah baru berlaku efektif kalau sudah ada keppres itu, kan sekarang belum, ya tunggu saja, sabar-sabar," kata dia.

Mengenai kedatangan Sutarman, Budi Gunawan, dan Wakil Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti ke Istana, pagi tadi, Kalla mengaku tidak tahu. Ia mengatakan tidak sempat bertemu dengan Sutarman.

Sebelumnya diberitakan jika Suhardi dimutasi ke Lembaga Ketahanan Nasional. Posisi Suhardi sebagai Kabareskrim infonya akan digantikan Inspektur Jenderal (Pol) Budi Waseso yang dikenal dekat dengan calon tunggal kepala Polri Komjen Budi Gunawan.

Selain soal pencopotan Suhardi, beredar kabar jika Presiden sudah mencopot Sutarman dan menunjuk Wakapolri Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri untuk sementara waktu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com