Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Mabes Polri, Apa yang Dibicarakan Abraham Samad dengan Kapolri Sutarman?

Kompas.com - 13/01/2015, 19:59 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menemui Kapolri Jenderal Pol Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2015). Usai pertemuan, Abraham menegaskan bahwa tak ada motif politik di balik penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

"KPK bukan lembaga politik, polisi juga bukan lembaga politik," ujar Abraham di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Abraham mengatakan, kasus dugaan transaksi mencurigakan Budi masuk ke KPK pada 2010. Setelah pengumpulan bahan dan keterangan serta investigasi penyelidikan pendahuluan, KPK pada Juni 2014 meningkatkan status kasus Budi ke tahap penyelidikan.

"Setelah itu, kami temukan lebih dua alat bukti dan temukan juga peristiwa pidana, kami tetapkan tersangka. Jadi, bukan ujug-ujug tetapkan tersangka, bukan karena ada kepentingan politik," kata Abraham.

Sementara itu, Sutarman mengatakan, kedatangan Abraham dalam rangka menyampaikan bahwa KPK tengah melakukan proses hukum terhadap satu perwira tinggi Polri. Terhadap kasus tersebut, Sutarman mengatakan akan menyerahkan proses tersebut sepenuhnya kepada KPK.

"Dalam posisi ini, Polri akan menghormati proses hukum dari KPK," kata Sutarman.

Awalnya, kedatangan Abraham tak diketahui oleh para wartawan yang meliput di Mabes Polri. Menurut informasi, ia datang saat magrib, ditemani oleh Komisioner KPK Bambang Widjojanto. Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh sejumlah petinggi Polri, antara lain Kabareskrim Polri Komjen Pol Suhardi Alius, Kabaharkam Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno, Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, dan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Djoko Mukti Haryono. Abraham Samad meninggalkan Mabes Polri pada pukul 19.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com