Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Gunawan Calon Kapolri, Bambang Soesatyo Yakin Ada Intervensi Megawati

Kompas.com - 13/01/2015, 14:32 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, meyakini adanya intervensi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Bambang menganggap penunjukan Budi sebagai calon Kapolri karena adanya kedekatan dengan Megawati. Budi Gunawan adalah mantan ajudan Megawati sewaktu menjabat Presiden.

"Pasti ada (intervensi Megawati). Sama seperti dulu Demokrat, Kapolri yang ditunjuk Timur Pradopo, Sutarman, itu teman seangkatan (SBY)," ujar Bambang, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Meski demikian, Bambang menganggap penunjukan Budi oleh Presiden Joko Widodo adalah sesuatu yang wajar. Budi dianggap telah memenuhi kualifikasi sebagai Kapolri, dari sisi manajemen dan jam terbang. Budi, kata dia, juga pernah memimpin di dua Polda, yakni Polda Jambi dan Polda Bali.

"Dia sudah dua kali dicalonkan cuma karena presidennya SBY jadi tidak bisa lolos," kata Bambang. (baca: "Pak Presiden, Saat Kampanye Janji Memilih Orang Berintegritas, tetapi Sekarang...")

Bambang menambahkan, Golkar ataupun partai lainnya yang tergabung dengan Koalisi Merah Putih, akan mendukung pencalonan Budi Gunawan karena dianggap sebagai figur yang tepat untuk menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman. (baca: Pramono: Apakah Salah Ajudan Presiden, Lulusan Terbaik Jadi Calon Kapolri?)

"Meskipun ada kaitan dengan PDI-P, kita dukung karena figurnya bagus. Makanya KMP bilang tidak akan menggangu pemerintahan Jokowi sepanjang bagus kita dukung," pungkas Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com