Wapres: Rekening Gendut Itu Ukurannya Apa?

Kalla menilai, belum tentu seseorang yang memiliki miliaran uang dalam rekeningnya terindikasi tindak pidana korupsi.

“Ya kalau sekiranya ada masalah di negeri ini ya tentu serahkan ke masalah hukum tapi hanya ada gendut pun ukurannya apa ya kan, apakah Rp 24 milliar itu gendut? Orang kalau punya dana kalau pun ada kan tidak berarti dia korup kan belum tentu,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (12/1/2015).

Menurut Kalla, bisa saja uang yang ada di rekening Budi diperolehnya secara sah. Oleh karena itu, kata dia, harus dibuktikan terlebih dahulu asal usul uang tersebut sebelum menghakimi si pemilik uang.

“Jangan hanya dihubungkan gajinya. Mungkin saja dia tabungan sejak dulu, bisa saja anaknya dagang, bisa saja dia beli tanah bisa saja, ya kita tidak bisa menghukum orang karena tidak ada uangnya, itu berbahaya, itu mengharapkan semua pejabat miskin baru dibilang pejabat yang baik, tidak bisa juga kan,” papar Kalla.

Mengenai alasan Jokowi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi Kapolri, Kalla mengatakan, Presiden tidak harus melibatkan dua lembaga tersebut. Pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden. Selain itu, menurut dia, Presiden Jokowi mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Menteri iya dulu (melibatkan KPK dan PPATK) tapi ini kan, itu pun tidak berarti menganggap kita, kan saya katakan, presiden berpegang pada praduga tak bersalah,” kata Kalla.

Ia juga menilai mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu memiliki kemampuan untuk menjabat Kapolri. Selama berkarir di Kepolisian, kata dia, Budi menduduki posisi-posisi penting.

“Lihat saja karirnya, sekolah, pendidikan dia, nomor satu karirnya sudah menduduki tempat-tempat yang sesuai yang penting,” ucap Kalla.

Budi Gunawan saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Ia pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Seusai menjadi ajudan, Budi pernah menjabat Kapolda Bali (2012).

Petisi tolak Budi Gunawan

Keputusan Jokowi menunjuk Budi sebagai calon tunggal Kapolri menuai beragam respons dari masyarakat. Muncul petisi yang mendorong Jokowi menarik kembali pencalonan itu. Petisi ini digagas Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho melalui situs change.org.

Dalam petisi tersebut, Emerson menyampaikan adanya kerisauan publik mengenai nama-nama calon Kapolri yang diduga memiliki rekening gendut. Untuk itu, menurut dia, Presiden Jokowi perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam memberi masukan mengenai rekam jejak para calon kepala Kepolisian RI.

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein, mengungkapkan bahwa Budi Gunawan, yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI, pernah memiliki catatan merah. Melalui akun Twitter-nya, Yunus mengatakan bahwa Budi tidak lulus rekomendasi PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ia diajukan menjadi menteri.

Pada tahun 2010, laporan Majalah Tempo menyebutkan bahwa mantan ajudan presiden Megawati Soekarno Putri tersebut dicurigai memiliki "rekening gendut". Dalam investigasinya, Tempo menemukan dugaan transaksi mencurigakan yang diterima para petinggi polisi, termasuk Budi yang saat itu masih berpangkat sebagai Inspektur Jenderal. Ia dituduh melakukan transaksi dalam jumlah besar, tak sesuai profilnya. Bersama anaknya, Budi disebut telah membuka rekening dan menyetor masing-masing Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.

Dalam LHKPN per 19 Agustus 2008, Budi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 4,6 miliar.

Sementara itu, saat dihubungi Kompas pada Minggu malam di Jakarta, Budi Gunawan mengatakan, pihaknya akan menjelaskan semua pertanyaan publik pada saat uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar di DPR.