ICW: Cabang KPK di Daerah Tak Diperlukan Jika Polisi dan Jaksa Kita Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Tama S Langkun menilai, koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan terlihat renggang. Menurut dia, KPK kurang memanfaatkan sinergi yang seharusnya dibangun dengan dua lembaga penegak hukum tersebut.

"Pencegahan memang tugas KPK. Tapi penindakan kan ada korsup (koordinasi dan supervisi). Harusnya ada sinergi yang dibangun untuk pemberantasan mafia," ujar Tama di sekretariat ICW, Jakarta, Senin (29/12/2014).

Tama menilai, jika KPK berhasil membangun korsup yang solid dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam upaya penindakan, maka KPK tidak lagi membutuhkan kantor cabang di daerah untuk menunjang kinerja kantor pusat. Bahkan, Tama menganggap pembentukan kantor cabang KPK di daerah tidak menjawab masalah korupsi yang begitu masif di Indonesia.

"KPK di daerah tidak diperlukan saat posisi polisi dan jaksa kuat," kata Tama.

Namun, Tama menyayangkan institusi Kepolisian dan Kejaksaan pun masih belum bebas dari kasus korupsi. Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah harus memperkuat kedua lembaga tersebut sehingga terjslin keselarasan dalam pemberantasan korupsi.

"Makanya perlu adanya perbaikan dan pembersihan oknum yang menghambat polisi dan jaksa," ujar Tama.

Rencananya, KPK akan membuka kantor cabang di tiga zona, yakni zona barat di Sumatera, zona tengah di Kalimantan, dan zona timur di Sulawesi. Jika alokasi anggaran untuk kantor cabang daerah KPK disetujui oleh DPR, KPK akan membuka kantor di Medan, Balikpapan, dan Makassar.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK melihat ada potensi keberadaan agen perubahan yang bisa diajak bekerja sama dalam membangun sistem pencegahan korupsi. KPK akan mendorong sejumlah pihak yang akan menjadi rekan KPK dalam memberantas korupsi melalui kantor cabang.