Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Presiden Sengaja Memilih Diam soal Kasus Paniai

Kompas.com - 26/12/2014, 22:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan penentang kedatangan Presiden ke Papua. Menurut rencana, Presiden Jokowi akan menghadiri perayaan Natal di Papua pada 27-28 Desember 2014. Akan tetapi, protes dilayangkan sejumlah aktivis atas rencana Jokowi berkunjung ke Papua karena sikap diam pemerintah atas penembakan empat warga sipil di Paniai, Papua pada awal Desember lalu.

Menanggapi kritik dan protes itu, Andi mengatakan, Presiden sudah bertemu dengan Ketua Sinode Kemah Injil Papua Benny Giay di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/12/2014). Kelompok ini salah satu yang menentang dan mengkritik rencana kunjungan Jokowi ke Papua.

"Sudah berbicara langsung dengan Presiden menjelaskan alasan penolakannya di antaranya bahwa presiden tidak mengeluarkan pernyataan apa-apa tentang kekerasan di Paniai. Sudah dijelaskan presiden," kata Andi, seusai pertemuan Presiden dengan KWI, PGI, dan Benny Giay, malam ini.

Andi mengungkapkan, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih menunggu investigasi lengkap dari TNI, Polri, dan tim independen.

"Presiden menyatakan bahwa memang Presiden memilih secara sadar untuk tidak mengeluarkan pernyataan tentang kekerasan tersebut, karena Presiden ingin betul-betul mencari satu solusi permanen untuk tanah Papua yang damai. Presiden tak ingin hanya melakukan pernyataan saja," kata Andi.

Terima tiga laporan

Menurut Andi, pemerintah sudah menerima tiga laporan kasus Paniai dari pihak independen yakni Sinode Kemah Injil Papua, Komisi Nasional Perempuan, dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). Dari laporan-laporan itu, kata Andi, ada indikasi aparat melakukan tindakan di luar komando.

"Laporan awalnya mengindikasikan ada tindakan di luar komando yg dilakukan oleh aparat TNI/Polri. ada aemungkinan bahwa senjata dan amunisi yan menewaskan warga juga berasal dari milik TNI/Polri," kata dia.

Namun, pemerintah belum bisa mengambil sikap karena temuan itu harus  diuji ke tahap analisis forensik yang masih berlangsung.

Andi juga menjelaskan bahwa muncul keinginan kelompok independen agar pemerintah membentuk tim pencari fakta seperti Komite Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM). Namun, Jokowi belum memberikan jawaban atas permintaan itu.

"Presiden menunggu dan ingin mendengar sendiri dari warga Papua. Sehingga saya sendiri tidak tahu apa yang ada di isi kepala Beliau. Kita tunggu saja tiga hari ke depan selesai kunjungan ke Papua," kata Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com