Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tanpa SBY, Demokrat Enggak Ada Apa-apanya"

Kompas.com - 22/12/2014, 17:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyesali sikap sebagian kader Demokrat yang mengkritisi wacana majunya kembali Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon ketua umum Demokrat. Menurut dia, kader Demokrat yang pernah atau sedang menduduki sejumlah posisi strategis saat ini tidak terlepas dari peran SBY.

"Sadarkah mereka tanpa Pak SBY, Partai Demokrat itu enggak ada apa-apanya? Semua yang punya suara, posisi, dan jabatan berkat Partai Demokrat itu ya karena Pak SBY," kata Ramadhan dalam keterangan yang diterima wartawan, Senin (22/12/2014).

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika memberikan pernyataan pedas terkait rencana SBY yang ingin kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum Demokrat pada kongres 2015 mendatang. Pasek yang juga berencana maju sebagai calon ketua umum itu menyatakan bahwa Demokrat bukan partai milik trah Cikeas.

"Apa Pasek bisa? Apa Pak Sys NS dan Pak Ventje bisa? Apa yang lain bisa? Pak SBY juga enggak ingin pribadi ketum lagi, sama seperti terima desakan KLB lalu. Tapi keadaan memaksa, darurat," katanya.

Ia tak mempersoalkan apabila ada sejumlah kader yang menginginkan adanya regenerasi di tubuh Demokrat. Namun, ia meminta agar mereka tak mendiskreditkan SBY pada saat memberikan usulan tersebut.

"Kenapa semua ide bagus dikontraskan dengan Pak SBY? Didikotomikan dengan Cikeas?" tegasnya. (Baca: Pasek: Sejak Kapan Demokrat Jadi Partai Trah Cikeas?)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com