Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Janji Menteri Agama untuk Perbaikan Layanan Haji 2015

Kompas.com - 22/12/2014, 15:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Agama berjanji akan memperbaiki layanan penyelenggaraan ibadah haji mulai tahun 2015 mendatang. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, perbaikan layanan dilakukan untuk kenyamanan dan memuat unsur keadilan sesama calon jemaah haji asal Indonesia.

Untuk mengatasi terbatasnya kuota calon haji asal Indonesia, Kemenag hanya akan memberangkatkan calon jemaah yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Adapun kuota calon jemaah haji asal Indonesia untuk tahun 2015 sama dengan kuota tahun 2014, yaitu 168.000 orang.

"Berbeda dengan tahun lalu, sisa kuota biasa digunakan oleh pihak yang memiliki relasi. Mudah saja gunakan sisa kuota, sementara saudara kita yang lain harus puluhan tahun mengantre. Tahun 2015 kami pastikan tidak akan ada kuota haji yang diberikan bukan kepada yang berhak," kata Lukman, saat berkunjung ke redaksi harian Kompas, Senin (22/12/2014), di Jakarta.

Lukman mengatakan, lamanya masa tunggu calon jemaah haji Indonesia yang mencapai 20 tahun juga menjadi kendala. Untuk itu, ia berencana melobi otoritas Arab Saudi agar dapat diberikan penambahan kuota.

"Kita juga ingin meminta kuota yang tidak terserap habis oleh negara Muslim yang lain. Itu bisa kita manfaatkan. Keadilan ditegakkan, transparansi harus diwujudkan," ujarnya.

Politisi PPP itu juga mewacanakan diperkuatnya transparansi melalui sistem online agar semua proses pendaftaran dan sisa kuota dapat dipantau masyarakat. Jika terwujud, ia yakin, hal ini dapat memangkas mafia kuota yang sebelumnya dengan mudah memanfaatkan jaringan.

Mengenai fasilitas pemondokan, kata Lukman, Kemenag juga akan meminta persetujuan DPR agar izin penyewaan pemondokan ibadah haji tidak dilakukan setiap tahun. Menurut dia, lebih efektif dan nyaman jika penyewaan pemondokan dilakukan untuk tiga tahun atau lima tahun sekali.

"Selama ini, kita selalu sulit dapat pemondokan yang baik karena kita selalu telat. Selama ini, biaya penyelenggaraan ibadah haji dibahas dan disetujui (DPR) tiap tahun. Mulai 2015 kita ingin pembahasannya 3-5 tahun supaya bisa lebih murah, dapat kepastian, dan kenyamanan jemaah bisa meningkat," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com