DPR Disarankan Revisi Aturan mengenai Hak "Recall"

Melalui hak recall, kata Lucius, seorang elite partai politik memiliki kekuatan absolut dan mampu menyetir kader mereka yang duduk di parlemen. 

"Partai politik belum bisa menyelesaikan permasalahan oligarki politik seperti ini. Sehingga para elite dapat menyetir keputusan yang diambil kader," kata Lucius di Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Dalam banyak kasus, menurut Lucius, tak jarang sikap yang diambil seorang politisi di parlemen merupakan representasi keinginan segelintir elite parpol. Para politisi itu khawatir mereka akan diganti jika tidak mematuhi keinginan elite tersebut. Padahal, kata Lucius, seharusnya sikap wakil rakyat yang duduk di DPR dalam pengambilan keputusan menggambarkan keinginan konstituen mereka di daerah karena setiap produk legislasi berdampak luas terhadap masyarakat.

Revisi atas hak recall dinilai Lucius akan mereduksi wewenang segelintir elite politik. Anggota DPR harus diberikan wewenang otonomi yang lebih kuat sehingga mereka tak lagi takut kepada elite politik ketika menyuarakan kepentingan masyarakat banyak.

"Ketika mereka secara telanjang berhadap-hadapan dengan parpolnya, sementara dari rakyat sendiri yang diwakili DPR tidak ada mekanisme yang bisa membuat DPR takut kepada rakyatnya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assiddiqie mengusulkan hal serupa. Menurut dia, hak recall bertentangan dengan asas demokrasi. Jimly mengungkapkan, sering kali perbedaan pendapat dijumpai di parlemen. Perbedaan merupakan bagian dari hak mengutarakan pendapat yang menjadi hak asasi manusia.

"Kebijakan party recall ini harus diubah. Seorang anggota parlemen itu tak boleh diberhentikan hanya karena berbeda pendapat dengan ketua umum," ujar Jimly saat diskusi yang diselenggarakan Institut Peradaban dan Populi Center bertajuk "Politik Indonesia 100 Hari Jokowi" di Jakarta, Rabu (17/12/2014).