Fahri Hamzah: Kebijakan Jokowi Tak Substansial, Kita Menunggu Revolusi Mental

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggapnya tak substansial. Menurut Fahri, itulah mengapa DPR dan Koalisi Merah Putih terus mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Fahri menyebutkan sejumlah kebijakan yang dianggapnya tidak substansial, seperti kewajiban menghidangkan ubi dan singkong rebus di setiap acara kementerian/lembaga, kewajiban minum jamu setiap hari Jumat bagi pegawai negeri sipil di kementerian/lembaga, sampai pada wacana menjual Gedung Kementerian BUMN. Fahri menganggap kebijakan itu tidak membawa manfaat untuk masyarakat.

"Hanya soal singkong rebus, minum jamu, jual (gedung) BUMN, di mana manfaatnya untuk rakyat? Enggak ada," kata Fahri, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Wakil Sekretaris Jenderal PKS itu melanjutkan, banyak pemilih Jokowi, khususnya para pemilih muda, yang menanti realisasi revolusi mental. Karena menggaungkan revolusi mental itulah, kata Fahri, Jokowi banyak mendapatkan dukungan dari pemilih pemula.

"Jokowi waktu kampanye kan bilang revolusi mental. Anak-anak muda sangat excited, terus kita menunggu mana revolusi mental itu, yang ada hanya singkong rebus," selorohnya.

Fahri menganggap sudah menjadi kewajiban bagi DPR dan KMP untuk mengawasi dan menggenjot kinerja pemerintahan. Ia menilai kritik dan pengawasan pada pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang membawa manfaat besar bagi masyarakat.

"Makanya, kita ingatkan terus pemerintah. Semoga ada perbaikan," tuturnya.