JAKARTA, KOMPAS.com-Penelitian yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan kalau mayoritas publik menginginkan dualisme kepengurusan yang terjadi pada Partai Golkar dapat selesai melalui jalur islah. Mayoritas publik menilai penyelesaian melalui Mahkamah Partai lebih baik dibandingkan melalui pengadilan.
"Banyak yang menganggap Golkar sebagai penstabilitas politik nasional. Kisruh Golkar dinilai berpengaruh pada kondisi politik nasional," ujar peneliti LSI Adrian Sopa, dalam konferensi pers di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2014).
Dalam survei mengenai penyelesaian dualisme kepengurusan Golkar, LSI melakukan pengumpulan data pada 16-17 Desember 2014, kepada 1200 responden. Penelitian menggunakan sistem quickpoll (smartphone LSI), dengan metode multistage random sampling. Adapun, tingkat kesalahan dalam penilitian sebesar lebih kurang 2,9 persen.
Dari hasil survei yang dilakukan LSI, sejumlah 72,94 persen responden memilih agar penyelesaian masalah Golkar diselesaikan melalui musyawarah antara pimpinan Golkar. Sedangkan, 17,65 persen responden lainnya memilih penyelesian melalui pengadilan.
Kemudian, sejumlah 9,41 persen responden lainnya tidak tahu dan tidak menjawab mengenai kisruh dalam Partai Golkar. Data tersebut menunjukan, hanya di bawah 20 persen responden yang memilih penyelesaian masalah internal Golkar melalui pengadilan.
Berikut hasil lengkap survei yang dilakukan LSI:
1. Berdasarkan jenis kelamin:
Laki-laki:
- Sebanyak 80,95 persen menginginkan islah.
- Hanya 13,10 persen yang menginginkan melalui jalur pengadilan.
- Sebanyak 5,95 responden laki-laki lainnya memilih tidak menjawab.
Perempuan:
- Sebanyak 65 persen menginginkan islah.
- Hanya 22,09 persen yang menginginkan melalui pengadilan.
- Sebanyak 12,79 persen lainnya tidak menjawab.
2. Berdasarkan tempat tinggal:
Penduduk kota:
- Sebanuak 72,39 persen menginginkan islah.
- Hanya 19,40 persen yang menginginkan melalui jalur pengadilan.
- Sebanyak 8,21 persen penduduk kota lainnya tidak menjawab.
Penduduk desa:
- Sebanyak 75 persen menginginkan islah.
- Hanya 11,11 persen yang menginginkan melalui pengadilan.
- Sebanyak 13,89 persen lainnya tidak menjawab.
3. Berdasarkan tingkat pendapatan:
Masyarakat menengak ke bawah
- Sebanyak 68,42 persen memilih islah.
- Hanya 15,79 persen yang menginginkan melalui pengadilan.
- Sebanyak 15,79 persen lainnya tidak menjawab.
Masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah:
- Sebanyak 72,94 persen memilih islah.
- Hanya 20,01 persen yang menginginkan melalui pengadilan.
- Sebanyak 7,06 persen lainnya tidak menjawab.
Masyarakat dengan tingkat penghasilan menengah atas:
- Sebanyak 74,24 persen memilih melalui islah.
- Hanya 15,15 persen yang memilih melalui pengadilan.
- Sisanya, 10,60 persen tidak menjawab.