Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Mayoritas Publik Ingin Dualisme Golkar Selesai Melalui Islah

Kompas.com - 19/12/2014, 15:56 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com-Penelitian yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan kalau mayoritas publik menginginkan dualisme kepengurusan yang terjadi pada Partai Golkar dapat selesai melalui jalur islah. Mayoritas publik menilai penyelesaian melalui Mahkamah Partai lebih baik dibandingkan melalui pengadilan.

"Banyak yang menganggap Golkar sebagai penstabilitas politik nasional. Kisruh Golkar dinilai berpengaruh pada kondisi politik nasional," ujar peneliti LSI Adrian Sopa, dalam konferensi pers di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2014).

Dalam survei mengenai penyelesaian dualisme kepengurusan Golkar, LSI melakukan pengumpulan data pada 16-17 Desember 2014, kepada 1200 responden. Penelitian menggunakan sistem quickpoll (smartphone LSI), dengan metode multistage random sampling. Adapun, tingkat kesalahan dalam penilitian sebesar lebih kurang 2,9 persen.

Dari hasil survei yang dilakukan LSI, sejumlah 72,94 persen responden memilih agar penyelesaian masalah Golkar diselesaikan melalui musyawarah antara pimpinan Golkar. Sedangkan, 17,65 persen responden lainnya memilih penyelesian melalui pengadilan.

Kemudian, sejumlah 9,41 persen responden lainnya tidak tahu dan tidak menjawab mengenai kisruh dalam Partai Golkar. Data tersebut menunjukan, hanya di bawah 20 persen responden yang memilih penyelesaian masalah internal Golkar melalui pengadilan.

Berikut hasil lengkap survei yang dilakukan LSI:

1. Berdasarkan jenis kelamin:

Laki-laki:
- Sebanyak 80,95 persen menginginkan islah.
- Hanya 13,10 persen yang menginginkan melalui jalur pengadilan.
- Sebanyak 5,95 responden laki-laki lainnya memilih tidak menjawab.

Perempuan:
- Sebanyak 65 persen menginginkan islah.
- Hanya 22,09 persen yang menginginkan melalui pengadilan.
- Sebanyak 12,79 persen lainnya tidak menjawab.

2. Berdasarkan tempat tinggal:

Penduduk kota:
- Sebanuak 72,39 persen menginginkan islah.
- Hanya 19,40 persen yang menginginkan melalui jalur pengadilan.
- Sebanyak 8,21 persen penduduk kota lainnya tidak menjawab.

Penduduk desa:
- Sebanyak 75 persen menginginkan islah.
- Hanya 11,11 persen yang menginginkan melalui pengadilan.
- Sebanyak 13,89 persen lainnya tidak menjawab.

3. Berdasarkan tingkat pendapatan:

Masyarakat menengak ke bawah
- Sebanyak 68,42 persen memilih islah.
- Hanya 15,79 persen yang menginginkan melalui pengadilan.
- Sebanyak 15,79 persen lainnya tidak menjawab.

Masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah:
- Sebanyak 72,94 persen memilih islah.
- Hanya 20,01 persen yang menginginkan melalui pengadilan.
- Sebanyak 7,06 persen lainnya tidak menjawab.

Masyarakat dengan tingkat penghasilan menengah atas:
- Sebanyak 74,24 persen memilih melalui islah.
- Hanya 15,15 persen yang memilih melalui pengadilan.
- Sisanya, 10,60 persen tidak menjawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com