DPR Diminta Bayar Kesalahan dengan Setujui Perppu Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate Toto Sugiarto menyesalkan sikap anggota DPR, yang selama beberapa bulan belakangan lebih banyak disibukkan dengan bagi-bagi kursi dan jabatan daripada bekerja untuk rakyat. Dia meminta DPR membayar kesalahan terebut dengan menyetujui dan mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pilkada langsung.

"DPR harus bertanggungjawab dengan menerima perppu ini," kata Toto dalam diskusi evaluasi akhir tahun di Kantor Soegeng Sarjadi Syndicate, di Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Saat ini, DPR sedang memasuki masa reses. Pada awal masa sidang kedua pada Januari 2015 mendatang, para anggota DPR akan membahas bersama-sama perppu yang diterbitkan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini. Toto menilai, perppu harus menjadi prioritas awal yang diselesaikan oleh para wakil rakyat tersebut.

"Kita akan disibukkan oleh pemilukada serentak, ada ratusan daerah yang akan berganti kepemimpinan pada 18 November 2015. Kalau Januari tidak selesai, dikhawatirkan menganggu pemilu lokal," ujarnya.

Dia meyakini, meskipun sikap parpol masih terbelah, namun pada akhirnya perppu ini akan diterima oleh mayoritas anggota DPR. Pasalnya, perppu ini sesuai dengan kehendak rakyat, yakni mengembalikan pilkada langsung dipilih oleh masyarakat.

"Meski arogan, DPR pasti mendengarkan kehendak rakyat yang masih menginginkan pilkada langsung," ujarnya.