Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Masyarakat Masih Menginginkan Pilkada Langsung

Kompas.com - 17/12/2014, 12:52 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara langsung, tidak melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Direktur LSI Kuskrido Ambardi (Dodi) mengatakan, hal itu tergambar dari survei yang dilakukan lembaganya pada medio 25 Oktober hingga 3 November 2014.

"Mayoritas rakyat Indonesia, atau sebesar 84,1 persen, pemilih menginginkan pilkada langsung," ujar Dodi, dalam konferensi pers di Kantor LSI, Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).

Angka ini, menurut Dodi, jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemilih yang menginginkan pilkada melalui DPRD, yaitu sebesar 5,8 persen. Dodi mengatakan, hasil survei terhadap 2000 responden itu tidak jauh berbeda dengan survei yang dilakukan pada Februari 2012.

Pada survei tahun 2012, 86,7 persen responden memilih pemilihan kepala daerah secara langsung, sementara yang memilih pilkada tidak langsung hanya berjumlah 8,8 persen.

Selain itu, sebesar 87,8 persen responden lebih memilih pemilihan bupati dan wali kota secara langsung. Hanya 8,1 persen responden yang memilih pemilihan melalui DPRD.

Dodi mengatakan, survei tersebut dilatarbelakangi agenda pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai pemilihan Gubernur, Bupati/Wali Kota, yang akan dilakukan seusai masa reses di DPR. Pro-kontra mengenai pilkada langsung dan tidak langsung dinilai menjadi pembahasan yang perlu mendapat pertimbangan cukup besar karena melibatkan kepentingan rakyat dalam memenuhi hak politiknya.

Dalam survei ini, LSI mewawancarai 2.000 responden yang merupakan warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu. Survei tersebut menggunakan metode wawancara secara acak (random sampling).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com