Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Golkar: Kalau Pemerintah Tak Sahkan Munas Bali, Rakyat akan Melawan

Kompas.com - 12/12/2014, 14:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham optimistis bahwa pemerintah akan mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX di Bali. Idrus menyebutkan, apabila kepengurusan yang dipimpin Aburizal Bakrie itu tak disahkan, maka rakyat akan melawan.

"Apabila tidak berikan pengesahan atas proses pengurusan berdasarkan AD/ART dengan dukungan seluruh pemegang suara, lawannya akan rakyat. Rakyat akan berikan penilaian sangat negatif," ucap Idrus di Kompleks Gedung Parlemen, Jumat (12/12/2014).

Salah satu tangan kanan Aburizal di partai berlambang pohon beringin itu yakin bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan mengambil risiko itu. Idrus menengarai ada politisi-politisi di sekeliling Jokowi-JK yang kerap mengatasnamakan pemerintah dan mengintervensi partai-partai. Idrus meminta agar Jokowi dan JK tidak terpengaruh oleh oknum tersebut.

Ia mengatakan, Golkar belum mempersiapkan langkah hukum untuk menghadapi skenario terburuk atas sengketa kepengurusan Golkar. Menurut dia, pemerintah bisa mengesahkan hasil munas di Bali karena pelaksanaannya demokratis dan terbuka.

Idrus menyindir kubu yang dimotori Agung Laksono yang menggelar munas di Ancol, Jakarta. "Dulu mereka ingin agar munas dilakukan sebelum 20 Oktober, tujuannya mencari jabatan. Setelah gagal, ingin munas tahun 2015. Saat kami putuskan munas 2014, dia buat pula munas di tahun 2014. Masyarakat akan melihat siapa yang tidak bisa dipercaya di sini?" ucap Idrus.

Idrus enggan berkomentar soal rencana Golkar kubu Agung Laksono yang hendak mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan HAM. Ia tetap percaya diri bahwa kubu Aburizal akan disahkan oleh pemerintah.

Kepengurusan Golkar hasil Munas IX Bali telah lebih dulu melaporkan struktur kepengurusannya ke Kemenkumham pada 8 Desember lalu. Adapun pengurus kubu Agung Laksono baru akan menyerahkan struktur kepengurusan hari ini. Pemerintah belum menentukan Partai Golkar yang dianggap sah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com