Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata JK, Sekarang Bukan Zamannya Didik Siswa Pakai Hukum Cambuk

Kompas.com - 11/12/2014, 12:18 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, saat ini sudah bukan zamannya untuk menerapkan hukuman cambuk bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Kalla menyampaikan hal tersebut terkait munculnya video berisi hukuman cambuk terhadap santri di pondok pesantren di daerah Jombang, Jawa Timur.

"Kalau zaman dulu tahun 1950-an boleh, dipukul rotan, tetapi sekarang hukuman pada murid tidak seperti itu, tidak pantas," ujar JK di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2014).

JK mengatakan, saat ini yang paling penting adalah meningkatkan kedisiplinan para siswa agar mematuhi peraturan. Namun, meningkatkan kedisiplinan tersebut bukan dengan cara-cara kekerasan, seperti hukuman cambuk.

"Disiplin sekolah itu bagus, anak-anak disiplin, kalau belajar ya belajar, bermain ya bermain, tetapi jangan melanggar," katanya.

Sebelumnya, video berisi rekaman kekerasan terhadap tiga santri beredar di Jombang. Diduga, peristiwa yang terekam di video tersebut terjadi di salah satu pondok pesantren di Jombang.

Dalam video tersebut, tiga santri diikat di tiga pohon dengan mata tertutup. Selanjutnya, beberapa orang menggunakan rotan memukuli santri tersebut secara bergiliran. (Baca: Polisi Selidiki Penerapan Hukum Cambuk di Sebuah Pesantren Jombang)

Setiap santri yang diikat di pohon tersebut secara total mendapat 35 pukulan. Tindakan itu dilakukan di depan puluhan santri lainnya. (Baca: Santri Dihukum Cambuk, Ini Komentar Menteri Agama)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com