Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Tidak Akan Meminta Maaf Terkait Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kompas.com - 10/12/2014, 15:35 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah tidak dalam posisi meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada masa lalu. Kendati demikian, menurut Kalla, pemerintah akan berusaha untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

"Pemerintah tidak minta maaf, tetapi tetap berusaha (selesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu). Akan tetapi, tetap ada kendala-kendala," kata Kalla saat membuka acara lokakarya nasional HAM di Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Kalla mengatakan, pemerintah dari tiap masa pemerintahan terus berupaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ia pun menyadari, ada sejumlah kasus yang masih belum diselesaikan. Hanya saja, menurut dia, penyelesaian masalah HAM masa lalu bukan suatu hal yang mudah.

Terlebih lagi, Kalla melanjutkan, data terkait peristiwa sulit dicari karena termakan waktu.

"Tidak mudah untuk mencari lagi data karena HAM juga pembuktiannya di hukum. Kita tidak mungkin balas suatu penculikan dengan penculikan. Jadi, memang pembuktian hukumnya yang selalu tidak mudah," ucap Kalla.

Politikus Partai Golkar ini lalu mencontohkan kasus penembakan mantan Presiden Amerika, John F Kennedy. Menurut Kalla, negara secanggih Amerika Serikat saja belum bisa mengungkap siapa penembak John F Kennedy.

"Apa kurangnya Amerika? Dalam hal polisi, terbuka. Waktu Kennedy dibunuh, sampai sekarang belum tahu siapa yang bunuh Kennedy. Padahal, filmnya ada, semua terbuka, ribuan orang menyaksikannya. Meninggal Presiden Kennedy, sampai sekarang sudah puluhan tahun tidak ada yang tahu siapa yang bunuh Kennedy," tutur Kalla.

Karena kesulitan mengumpulkan bukti itu, Kalla menilai, kasus-kasus pelanggaran HAM tidak boleh dibiarkan menumpuk atau ditunda-tunda untuk diselesaikan.

"Karena itulah, HAM itu harus dibela dengan cepat, tidak bisa menunggu 10 tahun baru kita bela. Walaupun juga ada hal-hal yang bukan membela diri, banyak hal yang kadang memang kabur," sambung Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com