Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono: Rakyat Sudah Lupa Pilpres

Kompas.com - 09/12/2014, 18:15 WIB

KOMPAS.com — Hari Senin (8/12/2014) dini hari, Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta, memilih Agung Laksono sebagai Ketua Umum Golkar (2014-2019). Dalam pemungutan suara, Agung mengalahkan Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita yang kemudian dirangkulnya dalam kepengurusan.

Ketika DPP Golkar versi Munas Bali menyerahkan daftar pengurus ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Senin pagi, DPP Golkar versi Munas Jakarta juga melaporkan kepengurusannya pada hari yang sama.

Dua jam setelah Munas Jakarta resmi ditutup, Kompas mewawancarai Agung Laksono di kamarnya di Hotel Mercure, Ancol.

Apakah Munas Golkar di Jakarta didukung pemerintah?

Apa perlu dibuka (informasi dukungan pemerintah)? Yang jelas, (Munas Jakarta) bukan keinginan saya sendiri, melainkan keinginan (kader) yang mengikuti munas ini.

Pak Agung kini jadi Ketum Golkar (versi Munas Jakarta). Adakah ambisi jadi presiden?

Semua politisi pasti ingin (menjadi presiden), tetapi saat seusia saya (65 tahun) harus punya kemampuan untuk introspeksi. Harus melihat dari sisi keuangan, dukungan, belum lagi manajemen. Tidak mudah (jadi presiden). Oleh karena itu, saya berpikir, meski jadi ketua umum partai, tak otomatis mengklaim jadi (calon) presiden.

Kalau belum pasti menjadi presiden, apa motivasi utama menjadi ketua umum?

Tahun 2014, hasil pileg Golkar hanya 14,75 persen dan menyebabkan (perolehan kursi di DPR) hanya 91 kursi. Itu menembus batas psikologis 100 kursi. Manajemen partai juga kurang mencerminkan kebersamaan. Ada momen Pak ARB, Aburizal Bakrie, dalam sidang pleno melibatkan seluruhnya (kader), tetapi lebih banyak (memutuskan) sendiri sehingga ada protes-protes.

Jika (Golkar) masih dipimpin Pak ARB dengan gaya elitis dengan kepentingan bisnis lebih banyak dilihat orang, perolehan suara (Golkar) akan turun. Saya perkirakan (Pileg 2019) tinggal 8-9 persen, terutama karena kaderisasi tidak jalan.

Motivasi pribadi lain?

Saya juga merasa karier di Partai Golkar belum mencapai puncaknya. Tahun 2004, saya ingin mendeklarasikan jadi calon (ketum), tetapi ada permintaan dari Pak Aburizal—yang rupanya juga permintaan Pak SBY—supaya saya tak meneruskan pencalonan karena tidak akan mampu mengalahkan Akbar Tandjung. Yang dinilai mampu itu Pak Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden. Nanti you lima tahun lagi, kata Ical, ke saya.

Tahun 2009, masuk Pekanbaru (Munas VIII Golkar), ARB malah mau maju berhadapan dengan Surya Paloh. Saya akhirnya masuk tim ARB. Waktu itu terkenal dengan sebutan ”Triple A”, Akbar, Aburizal, dan Agung; atau Trio Macan, kata pers.

ARB berjanji lagi kepada saya: next five years ya, lima tahun lagi ya, eh ternyata lewat lagi...

Adakah peluang islah?

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com