Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AU Deteksi Ada Ratusan Kapal Ilegal di Laut Aru

Kompas.com - 09/12/2014, 17:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pesawat intai milik TNI Angkatan Udara Boeing 737 AI-7302 berhasil mendeteksi ratusan kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal yang beraktivitas di Laut Aru, Senin (8/12/2014).

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispen AU) Marsekal Pertama TNI Hadi Tjahjanto di Jakarta, Selasa, mengatakan, pesawat yang dilengkapi dengan kemampuan foto udara tersebut diterbangkan atas permintaan Kemenko Kemaritiman yang menduga banyaknya penangkapan ikan secara ilegal di perairan tersebut.

Menurut dia, Boeing 737 tersebut diterbangkan ke sasaran dengan rute Merauke-Laut Arafuru-Merauke dengan nama operasi "Sayap Maleo 2014", dan berhasil merekam kegiatan kapal-kapal itu di perairan Laut Aru.

Pesawat intai yang dipiloti oleh Kapten Pnb Hendro Sukadani tersebut, kata dia, menangkap obyek ratusan kapal ukuran besar tengah melakukan aktivitas mencurigakan. Setelah mengidentifikasi secara visual, terlihat bahwa kapal-kapal tersebut menggunakan bendera Merah Putih untuk menyamarkan identitasnya.

"Identifikasi dan hasil foto target kapal tersebut segera dilaporkan ke Kemenko Kemaritiman untuk tindakan selanjutnya," ucap Hadi.

Di tempat terpisah, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pun mengaku tak gentar menghadapi kapal-kapal pencuri ikan walau bentuknya besar, dan yakin bahwa TNI mampu menenggelamkannya.

"Mau sebesar apa pun (kapalnya) kalau maling ya diselesaikan. Kalau mencuri terus, tidak ada surat-surat, kemudian berulang kali diingatkan, dilepaskan mencuri lagi, ya ditenggelamkan saja," tekan Ryamizard seusai acara pengangkatannya sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir di Bumi Marinir, Cilandak, Jaksel, Selasa.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa sebelum kapal asing pencuri ikan ditenggelamkan, awak-awak kapal tersebut terlebih dahulu dievakuasi.

"Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang salah kaprah dengan menilai kapal pencuri ikan ditenggelamkan bersama awak kapalnya," tuturnya.

Ia yakin kekuatan kemaritiman Indonesia melebihi negara-negara tetangga sehingga bisa menanggulangi pencurian ikan.

"Kapal kita cukup dibanding negara tetangga. Kita kan nomor 19 di seluruh dunia, nomor 9 di Asia Pasifik. Berarti kan di negara tetangga, kita yang baik saat ini. Tentara dibuat untuk menjaga kedaulatan. Diberdayakan, harus. Ingat ya, di dunia ini ada 3 negara besar yang punya marinir kuat, salah satunya Indonesia," sambung Ryamizard.

Menhan mengatakan akan terus meningkatkan keamanan kemaritiman Indonesia, mengingat perairan Indonesia yang sangat luas sehingga banyak sekali terjadi pencurian ikan oleh nelayan-nelayan negara tetangga.

"(Keamanan kemaritiman Indonesia) ke depan juga pasti, setiap tahun pasti ditingkatkan, pasti dimodernisasi, pasti itu, karena itu tugas kita. Hampir seluruhnya (perairan Indonesia rawan pencurian ikan), terutama di bagian Timur. Indonesia Timur itu lautnya mampu menghidupi separuh penduduk dunia. Bayangkan, begitu banyak ikannya," tutur Ryamizard.

Terkait kapal-kapal milik nelayan Vietnam yang diledakkan oleh TNI AL beberapa waktu lalu, Ryamizard memastikan hubungan diplomasi antara Indonesia dan Vietnam masih tetap baik.

Peledakan kapal dilakukan sebagai tindakan hukum atas pelanggaran oknum nelayan di wilayah Indonesia, bukan terhadap pemerintahnya.

"Kita tetap bersahabat dengan Vietnam, dengan siapa saja negara-negara ASEAN. Ikatan ASEAN tetap harus kuat. Akan tetapi, namanya maling, jangankan Vietnam, orang kita sendiri kalau maling ya ditangkap," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com