Kemenkeu Diminta Simpan Dana Bantuan untuk 6 Juta Penerima yang Belum Terdata

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan mengajukan usulan ke Kementerian Keuangan, terkait pencairan anggaran dana untuk bantuan sosial bagi warga penerima bantuan iuran (PBI). Menurut Khofifah, langkah tersebut sebagai salah satu pilihan untuk mempercepat pemberian bantuan sosial bagi warga yang belum terdata sebagai PBI.

"Itu sebabnya kami punya opsi untuk mengusulkan ke Kementerian Keuangan. Supaya jumlah pencairan dana disisakan sedikit bagi warga yang belum tersaring dalam data yang lama," ujar Khofifah, saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Khofifah menjelaskan, saat ini pencairan dana bagi bantuan sosial dalam bentuk kartu-kartu masih menggunakan data lama, yang jumlahnya hanya 86,4 juta PBI. Berikutnya, dalam waktu dekat Kemensos akan mengajukan jumlah PBI sebesar 96 juta.

Dari jumlah 96 juta tersebut, menurut Khofifah, Kemensos mengusulkan agar Kementerian Keuangan hanya mengeksekusi anggaran bagi 90 juta PBI. Sedangkan, sisa 6 juta akan digunakan bagi masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai PBI. "Biar yang 6 juta bisa jadi stok bagi yang belum terdata," kata Khofifah.

Menurut Khofifah, banyaknya warga yang belum terdata sebagai PBI, diakibatkan belum dilakukan pendataan ulang jumlah warga tidak mampu. Sedangkan, jumlah warga miskin terus berubah setiap tahun. "Setiap tahun saja 5 juta bayi lahir dari sekitar 40 persen warga kurang mampu. Kondisi ekonomi warga juga pasti ada yang menurun," kata Khofifah.