PDI-P: Pemerintahan Jokowi-JK Butuh Dukungan Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan membuka peluang bagi Partai Demokrat untuk masuk pemerintahan karena banyak kerja sama yang bisa dilakukan dengan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

"Peluang kerja sama dalam pemerintahan selalu terbuka karena cukup banyak spektrum pemerintahan yang dapat dikerjasamakan dengan Partai Demokrat ke depan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah melalui pesan singkat, Selasa (9/12/2014), seperti dikutip Antara.

Basarah mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK membutuhkan dukungan partai politik agar pemerintahan berjalan stabil, salah satunya dari Partai Demokrat. Menurut dia, yang dibutuhkan pemerintahan adalah dukungan politik yang bersifat konstruktif dalam hubungan antara pemerintah dengan DPR.

"Meskipun Demokrat tidak masuk dalam kabinet bukan berarti peluang kerja sama politik akan tertutup," ujarnya.

Dia menilai, ruang pengabdian terhadap bangsa dan negara masih begitu luas dan kompleks yang membutuhkan kerja sama antarkekuatan-kekuatan politik nasional.

Selain itu, Basarah mengatakan, PDI-P menyambut baik prakarsa Ketua Partai Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Jokowi dalam rangka penjajakan kerja sama politik antara Demokrat dan Pemerintah. (baca: Jokowi-SBY Sepakat Kawal Perppu Pilkada hingga Diterima DPR)

"Pertemuan itu semoga menjadi pintu masuk menjalin kerja sama politik yang lebih komprehensif antara Demokrat dan pemerintah di luar kesepakatan mengenai dukungan terhadap Perppu pilkada langsung," katanya.

Basarah menilai, SBY sebagai seorang ketua umum parpol dan Presiden RI keenam, pasti tahu persis beban Presiden Jokowi dalam memimpin pemerintahan nasional.

Menurut dia, SBY sebagai seorang negarawan memang sudah seharusnya ikut membantu dan memberikan dukungan terhadap Presiden Jokowi agar dapat memimpin pemerintahan nasional dengan baik dan efektif.

"Kerja sama antara Partai Demokrat dan pemerintah juga akan menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan presidensial yang dulu juga dikampanyekan pemerintahan SBY," ujarnya.