Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-SBY Sepakat Kawal Perppu Pilkada hingga Diterima DPR

Kompas.com - 08/12/2014, 14:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mengakui dirinya membicarakan sejumlah polemik yang terjadi di tanah air belakangan ini dengan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12/2014). Salah satu yang dibahas adalah soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah.
 
"Kami berdiskusi soal situasi tanah air kita terakhir. Pak Jokowi juga persoalkan Perppu Pilkada langsung," ujar SBY dalam jumpa pers bersama Jokowi usai pertemuan.   SBY menyatakan, sikap pemerintah dan juga dirinya sama, yakni mendukung Perppu Pilkada yang diterbitkan saat pemerintahannya. Perppu itu untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dari lewat DPRD menjadi secara langsung.
  "Kami punya posisi yang sama, sama-sama mengawal Perppu supaya bisa diterima DPR RI," ucap SBY.
Menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu, Perppu Pilkada adalah aspirasi rakyat dan baik bagi keberlanjutan demokrasi itu.
 
"Bagi Pak Jokowi dan saya sendiri adalah sesuai dengan aspirasi rakyat dan baik bagi keberlanjutan demokrasi kita, terutama dalam pemilihan kepala daerah," kata SBY.
 
Perppu Pilkada akan dibahas pada Januari 2015 oleh DPR. Partai Golkar sudah memutuskan menolak Perppu tersebut. Menurut Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, keputusan itu sesuai keinginan Koalisi Merah Putih. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)
 
SBY sebelumnya menyebut Golkar mengingkari kesepakatan terkait Perppu Pilkada. (Baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, Partai Golkar Ingkari Kesepakatan)
 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com