Antara Munas Bali dan Ancol...

Menjelang pemaparan dari hasil kerja komisi A, B, dan C, ratusan peserta memang membanjiri ruang rapat Munas IX Partai Golkar yang digelar di Ancol. Tidak hanya ingin menjadi pendengar pasif, para peserta munas itu juga ingin menanggapi hasil kerja tiga komisi itu.

Terlepas dari persoalan legal dan ilegal, hasil kerja dari tiga komisi di Munas IX Ancol harus diakui sangat positif.

Komisi B, misalnya, menyarankan Golkar menggelar konvensi sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden. ”Hasil konvensi diumumkan paling lambat satu tahun sebelum pilpres,” ujar pemimpin rapat komisi B, Indra J Piliang.

Konvensi lokal juga disarankan digelar sebelum pemilihan kepala daerah. Hasilnya, harus diumumkan minimal tiga bulan sebelum pemilihan kepala daerah sehingga ada persiapan sebelum ”bertarung” dengan kader dari partai politik lain.

Ketika Ketua Umum Golkar hasil Munas IX Bali Aburizal Bakrie berjanji membentuk sekolah kaderisasi, Munas IX Ancol juga punya visi untuk mencetak kader Golkar yang unggul. Bedanya, Munas IX Ancol menginginkan sistem kaderisasi dilakukan ”dari bawah ke atas”, dari desa atau kelurahan. Kader yang tumbuh dari level bawah sungguh didamba untuk membesarkan Partai Golkar.

Selain berupaya membenahi internal partai, hasil kerja Komisi C Munas IX Ancol juga mencoba mewarnai kehidupan bernegara. ”Hasil rapat Komisi C menyatakan mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Kami juga menginginkan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dibubarkan,” ujar politisi Golkar Yan Hiksas yang disambut sorak-sorai peserta.

Dukungan Munas IX Ancol terhadap pilkada langsung yang tercantum dalam Perppu 1/2014, kata Indra, jangan diartikan dukungan terhadap kubu KIH. ”Perppu Pilkada itu, kan, produk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Justru Perppu itu mendukung SBY, dan SBY anggota KMP,” kata Indra.

Komisi C juga mendorong pemerintah memperbaiki kesejahteraan prajurit. Di sisi lain, ada pula rekomendasi atas kehadiran pemerintah dalam penyelesaian persoalan sosial dan lingkungan hidup.

Hasil kerja komisi-komisi di Munas IX Ancol amat beragam. Sulit disangkal jika hasil kerja itu adalah buah dari pemikiran banyak kepala yang dibiarkan berimajinasi positif demi masa depan yang lebih baik.
Senang

Husein Lubis, kader Golkar dari Malaysia, merasa senang dengan suasana di Munas IX Ancol. ”Kami datang bertujuh di Munas Bali, tapi tidak dapat pass sehingga tak bisa ikut sidang. Di Ancol, kami dapat ikut berdiskusi,” ujarnya.

Kelik Sumrahadi, yang mengaku juga menghadiri Munas IX Bali, menyampaikan perbedaan antara dua munas itu. ”Bali suasananya mencekam, tak bisa diceritakan lebih dari itu. Pimpinan sidang memaksakan diri. Kalau di sini diberi kesempatan ngomong,” katanya.

Terkait ancaman pemecatan dari kubu Munas Bali terhadap kader Golkar yang hadir di Munas Ancol, Kelik mengatakan tak percaya dengan kabar itu. ”Golkar itu kebersamaan dan demokratis. Sekarang mencari kader satu saja sulit kok pecat memecat. Slogan ’Suara Rakyat Suara Golkar’ harus diwujudkan. Aset kita itu rakyat,” kata Kelik.

Menjawab pertanyaan terkait legalitas Munas Ancol, Sekretaris Panitia Penyelenggara Munas Ace Hasan Syadzily menegaskan, "Kami sangat ketat memverifikasi peserta. Kami tak main-main dengan legalitas, ada verifikasi di depan notaris."

Namun, akhirnya, ancaman pemecatan dan persoalan legalitas menjadi urusan nomor ke sekian di benak peserta Munas Ancol yang dengan serius berpikir untuk Golkar. Masalah itu harusnya tidak menjadi ganjalan bila sejak awal demokratisasi terbangun di Partai Golkar.

Simak pula pantun penutup calon wakil ketua umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pemaparan visi misinya. Petik-petik buah khuldi/ Petiklah satu, tanggung akibatnya/ Partai politik bukan milik pribadi/ Tapi milik kita semuanya. (HARYO DAMARDONO/AMIR SODIKIN)