Tolak Perppu Pilkada, Golkar Tidak Hormati Kedaulatan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan, jika Partai Golkar benar menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pemilihan kepala daerah, hal itu sama saja tidak menghormati kedaulatan rakyat.

"Konstitusi menyatakan kedaulatan di tangan rakyat. Jadi, jika menolak perppu yang sesuai keinginan rakyat, maka Partai Golkar tidak menghormati kedaulatan rakyat," ujar Emrus kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2014).

Menurut Emrus, jika Partai Golkar beralasan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota melalui DPRD dapat berlangsung secara demokratis, maka partai berlambang pohon beringin tersebut perlu memperhatikan keinginan rakyat, yang jelas-jelas ingin memilih sendiri calon pemimpinnya.

Emrus menilai, pernyataan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang menolak Perppu Pilkada hanya untuk melancarkan usaha Aburizal untuk terpilih kembali menjadi Ketua Umum Golkar.

"Itu jelas-jelas keputusan yang tidak memandang demokratisasi. Kalau kita bandingkan saja, pilkada langsung jelas adalah pengamalan demokrasi," kata Emrus. (Baca: Ini Isi Perppu Pilkada yang Dikeluarkan Presiden SBY)

Ia menambahkan, dampak sikap Aburizal itu, bukan tidak mungkin Golkar akan kembali menoreh prestasi buruk dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019. Emrus menilai, dengan terpilihnya kembali Aburizal sebagai ketua umum, serta penolakan terhadap perppu, maka elektabilitas partai akan menurun.

"Pemilu 2019 rakyat tidak akan memilih Golkar. Eksekutif di daerah boleh saja mereka menguasai, tapi cenderung ditinggalkan rakyat. Aburizal juga tidak menjual. Jika produknya kurang baik, tidak akan laku," ujar Emrus.

Aburizal sebelumnya meminta Fraksi Golkar di DPR menolak Perppu Pilkada. Menurut Aburizal, jika Perppu itu ditolak DPR, UU Pilkada dengan mekanisme lewat DPRD akan berlaku kembali. Hal ini, kata dia, sejalan dengan apa yang diperjuangkan Golkar bersama Koalisi Merah Putih (KMP). (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

Sebelum proses pemilihan ketua umum Golkar, beredar rekaman yang diduga pertemuan para pengurus Golkar. Suara yang terekam diduga pidato Ketua Steering Commitee Munas IX Golkar Nurdin Halid dalam pertemuan dengan DPD I di Nusa Dua, Bali, sehari sebelum munas dibuka pada Minggu (30/11/2014) malam.

Dalam rekaman sekitar 122 menit tersebut, salah satu topik yang dibicarakan ialah perihal pilkada. Disebutkan, kader Golkar, khususnya para ketua DPD I dan II, akan sulit menang dalam pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat. (Baca: Golkar Akui Sulit Menang jika Kepala Daerah Dipilih Langsung oleh Rakyat)

"Siapa yang diuntungkan kalau pilkada melalui DPRD? Yang paling diuntungkan adalah ketua-ketua (DPD) Golkar seluruh Indonesia," kata pria yang diduga Nurdin tersebut.

"Kalau mau jujur, ketua DPD Golkar tidak punya jaminan dicalonkan. Jadi, yang paling banyak diuntungkan ketua Golkar," katanya.

Ada dua alasan kenapa ketua DPD Golkar belum tentu dicalonkan sebagai kepala daerah. Pertama adalah minimnya elektabilitas, lalu kedua adalah kurangnya dana dan logistik untuk modal pemilu. (Baca: Aburizal Bantah Dukungan dari DPD Golkar Dibarter Perppu Pilkada)

"Tapi, kalau Koalisi Merah Putih solid, pertarungannya bisa lewat partai, bukan kepada sejuta rakyat. Begitu jadi ketua Golkar, sudah punya tiket untuk calon bupati, calon gubernur," ujarnya.