Ibas Sindir Golkar yang Dianggap Ingkar karena Tolak Perppu Pilkada

Pernyataan Ibas ini dilontarkan setelah Golkar menyatakan sikapnya menolak Perppu Pilkada. Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut Golkar telah mengingkari kesepakatan sebelumnya yang menyatakan akan mendukung Perppu Pilkada. (Baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, SBY Mengingkari Kesepakatan)

"Saya menyambut baik partai dan fraksi yang ikut mendukung dan tetap optimistis kepada partai dan fraksi lain karena pasti mereka akan mengedepankan etika serta tidak berkhianat terhadap kesepakatan yang sudah ada," kata Ibas, di Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Ia mengatakan, Perppu Pilkada diterbitkan dengan melalui pertimbangan yang masak untuk memenuhi harapan rakyat.

"Perppu Pilkada sudah melalui pertimbangan yang masak. Bukankah kita semua sepakat untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih sejahtera dan demokratis sesuai harapan rakyat?" kata dia.

Menurut Ibas, kepala daerah yang dipilih langsung akan bertanggung jawab menyejahterakan rakyatnya. Aturan dan perbaikan lewat Perppu Pilkada mensyaratkan calon kepala daerah untuk mewujudkan harapan rakyat tersebut.

"Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat juga pasti akan bertanggung jawab penuh untuk memajukan serta menyejahterakan rakyat karena mereka dipilih langsung. Saya pikir Perppu Pilkada sudah mengandung perbaikan-perbaikan," papar Ibas.

Ia menambahkan, terkait 10 syarat perbaikan pilkada langsung, yang sejak awal disyaratkan Partai Demokrat, merupakan pilihan yang terbaik untuk mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia semakin mapan.

Syarat perbaikan itu menyangkut uji publik atas integritas dan kompetensi calon kepala daerah, efisiensi biaya pilkada, pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka, akuntabilitas penggunaan dana kampanye, larangan politik uang dan mahar calon untuk partai pengusungnya, larangan fitnah dan kampanye hitam, larangan pelibatan aparat birokrasi, larangan pencopotan aparat birokrasi seusai pilkada, penyelesaian sengketa pilkada, dan pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.

"Jadi, pada ujungnya juga dengan perbaikan-perbaikan tersebut akan memberikan solusi atas beberapa ekses yang akan terjadi menuju pematangan demokrasi di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menginstruksikan Fraksi Golkar untuk menolak Perppu Pilkada. Aburizal berdalih penolakan itu bukan keputusan pribadi, melainkan dikehendaki peserta hasil Munas IX Golkar di Bali.