JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Partai Golkar belum tentu akan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Instruksi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar kepada fraksi Golkar di DPR untuk menolak perppu pilkada, dianggap Fadli hanya sebuah rekomendasi.
"Pak Aburizal kan hanya merekomendasikan. Tidak mutlak," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Fadli mengatakan, Perppu tentang Pilkada baru akan dibahas oleh DPR di masa sidang selanjutnya, pada Januari 2015 mendatang. Sebelumnya, Koalisi Merah Putih akan duduk bersama-sama untuk menentukan sikap. "Nanti akan kami bahas, masih ada waktu lebih dari satu bulan," ucap Fadli.
Nantinya, kata Fadli, bisa saja KMP mendukung perppu pilkada dan kepala daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebaliknya, bisa pula KMP menolak perppu tersebut dan tetap konsisten dengan keinginan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD.
Sebelumnya, Aburizal dalam Musyawarah IX Nasional Partai Golkar menginstrukskan kepada anggota fraksinya di DPR untuk menolak Perppu Pilkada. Jika Perppu ditolak, maka Pilkada akan dipilih melalui DPRD, sesuai dengan keinginan Koalisi Merah Putih. (baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)
Namun, dalam rekaman rapat tertutup yang beredar, Ketua Steering Commitee Munas Golkar Nurdin Halid menyebut pilkada lewat DPRD akan menguntungkan Ketua DPD Golkar se-Indonesia. Ketua DPD Golkar yang mencalonkan diri sebagai Walikota, Bupati, atau pun Gubernur, akan lebih berpeluang menang jika dipilih oleh DPRD dibanding dipilih langsung oleh rakyat.
Meski begitu, Aburizal membantah ada kesepakatan politik dengan Ketua DPD I dan DPD II. Kesepakatan itu adalah menjanjikan barter dukungan agar Aburizal kembali terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar, dengan dukungan kepada Ketua DPD I dan DPD II untuk menjadi kepala daerah.
"Saya kira tidak ada barter-barteran. Saudara sekalian bisa lihat, Partai Golkar makin solid dari tingkat I dan II maju ke depan (memberikan dukungan)," kata Aburizal. (baca: Aburizal Bantah Dukungan dari DPD Golkar Dibarter Perppu Pilkada)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
