Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesepakatan Aburizal dan Agung Akan Bahas soal Pemecatan Kader Golkar

Kompas.com - 29/11/2014, 04:12 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu isi kesepakatan yang hampir terjadi antara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono adalah mengenai aksi saling pecat yang timbul antara masing-masing kader Partai Golkar. Kesepakatan itu akan dibahas menyusul persetujuan keduanya untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Golkar pada tahun 2015.

"Sisi Agung sudah menyatakan bersedia membubarkan tim penyelamat, tapi ada juga yang mereka inginkan, termasuk soal pemecatan kader," ujar Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, seusai bertemu dengan Tim Penyelamat Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (28/11/2014).

Menurut Akbar, masalah pemecatan kader itu adalah bagian lain yang akan dibahas setelah adanya kesepakatan pokok soal jadwal pasti diselenggarakannya Munas IX Partai Golkar. Akbar tidak membantah jika salah satu keinginan Agung adalah untuk merehabilitasi kader-kader yang pernah dipecat dan dinonaktifkan.

"Nanti dipikirkan lagi solusinya. Bisa saja kita anggap pemecatan itu tidak pernah ada," kata Akbar.

Seperti diketahui, sejumlah kader Partai Golkar pernah dipecat dan dinonaktifkan. Beberapa di antaranya seperti Zainuddin Amali, Poempida Hidayatullah, dan Agus Gumiwang. Sebelumnya, Tim Penyelamat Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono juga berencana untuk menonaktifkan kepemimpinan dan kepengurusan Aburizal Bakrie di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com