Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud Anies Baswedan Laporkan Kekayaannya ke KPK

Kompas.com - 28/11/2014, 18:04 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/11/2014). Anies mengatakan, ini kali pertama ia melaporkan harta kekayaannya ke KPK. 

"Saya tentu detail ya karena (sebelumnya) saya warga negara, bukan penyelenggara negara," ujar Anies di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Anies berprofesi sebagai akademisi. Jabatan terakhir yang diembannya adalah Rektor Universitas Paramadina. Menurut Anies, sebelum menyerahkan laporan kekayaan pada hari ini, ia telah berkonsultasi terlebih dulu dengan KPK.

"Konsultasi ke KPK, jadi mengumpulkan informasinya lengkap," kata Anies.

Namun, ketika ditanya soal jumlah harta kekayaannya, Anies enggan menyebutkan. "Nanti saja kalau semuanya sudah selesai," ujar dia.

Anies merupakan menteri ke-17 yang menyerahkan LHKPN ke KPK. Sebelum Anies, ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar; Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri; Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir; Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menteri Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono; serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah AAGN Puspayoga.

Kemudian, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi; Menteri Keuangan Bambang Brodjojonegoro; Menteri Kesehatan Nila Juwita F Moeloek; Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil; Menteri Pariwisata Arief Yahya; Menteri Pertanian Amran Sulaiman; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi; Menteri Sekretaris Negara Andi Widjajanto; Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo; dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com