Idrus Klaim Polri, Polda, hingga Gubernur Beri Izin Munas Golkar di Bali

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengklaim bahwa Munas Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, pada 30 November 2014 sudah mendapatkan izin dari Polri dan Polda Bali. Dia menjamin Munas akan berlangsung kondusif meskipun banyak pertentangan soal penyelenggaraan Munas.

"Kepada Mabes Polri, kita sampaikan tanggal 23-24 November lalu, sudah juga dijawab, ada terima tentang itu. Polda Bali juga sudah rekomendasi dan siap mengamankan," kata Idrus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Idrus juga mengklaim bahwa Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyambut baik penyelenggaraan Munas Golkar. Ia menyebut Pastika senang karena Bali sebagai tempat wisata menjadi destinasi banyak orang. "Kalau ada yang mau datang, puji Tuhan, pariwisata semakin berkembang," ujar Idrus.

Koordinator Koalisi Merah Putih tersebut menegaskan, apabila ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan penyelenggaran Munas, maka hal itu menjadi tanggung jawab kepolisian.

Penyelenggaraan Munas IX Golkar ini ditentang oleh kelompok yang berseberangan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Pada saat rapat pleno DPP Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar Jakarta, Selasa lalu, dua kelompok yang mengklaim sebagai Angkatan Muda Partai Golkar bentrok di lapangan parkir DPP Golkar.

Menyikapi hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdijatno meminta kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas di Bali. Tedjo menilai penyelenggaraan Munas tersebut dapat memicu timbulnya keributan dan dapat mengganggu kegiatan wisata di Pulau Dewata.