JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, BNP2TKI akan menyeleksi majikan atau pengguna jasa yang tepat bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ia tidak ingin TKI bekerja bagi majikan bermasalah agar kasus kekerasan terhadap TKI tidak terulang lagi.
"Kita akan pakai model Korea, KYC (know your costumer). Kita harus tahu siapa pengguna, apakah user-nya punya duit benar atau tidak, pernah mencelakakan TKI apa tidak. Kita akan buat BNP2TKI checking," ujar Nusron seusai acara serah terima jabatan kepala BNP2TKI di Aula BNP2TKI, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2014).
Menurut Nusron, cara seperti ini akan efektif menekan kasus kekerasan terhadap TKI yang dilakukan oleh majikannya. Jika nantinya sang majikan terbukti melakukan kesalahan, maka BNP2TKI akan melakukan tindakan tegas.
"Sekali user-nya melakukan kesalahan, kita tidak akan mengirimkan ke orang itu lagi. Itu sebagai efek jera," ucap Nusron.
BNP2TKI juga akan menerapkan sistem deteksi dini untuk bisa memonitor kondisi TKI di luar negeri. Nusron mengklaim, sistem ini nantinya bisa mendata para TKI yang belum menerima bekerja ataupun yang belum menerima gaji.
"Kita fungsikan KTKLN (kartu tenaga kerja luar negeri) jadi alat monitor dan alat komunikasi. Akan kita padukan dengan nomor handphone untuk memonitor agar pemerintah bisa melakukan komunikasi dengan dia (TKI) kapan pun," kata Nusron.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.