Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Lantik Nusron Wahid Jadi Kepala BNP2TKI dan Franky Sibarani Jadi Kepala BKPM

Kompas.com - 27/11/2014, 16:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com  Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BN2TKI) dan Franky Sibarani sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pelantikan akan dilakukan di Istana Negara, Kamis (27/11/2014) sore ini.

"Hari ini, melantik Kepala BKPM, Kepala BNP2TKI, dan Komite Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk Kepala BKPM Franky Sibarani, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, dan Komite ASN yang diketuai oleh Prof Sofyan Effendi," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Kamis (27/11/2014).

Andi menjelaskan, Nusron dipilih Jokowi karena memiliki kedekatan politik dengan orang nomor satu negeri ini. Saat pelaksanaan pemilu presiden lalu, Nurson dianggap memiliki andil cukup besar membantu Jokowi. "Saat kampanye lalu, Nusron sangat aktif membantu dan juga memiliki perhatian yang sangat besar dalam melindungi para TKI di luar negeri," ungkap Andi.

Sementara Franky Sibarani dipilih karena namanya diusulkan oleh banyak pihak untuk memimpin BKPM selepas ditinggal oleh Mahendra Siregar. Andi menjelaskan, Franky dipercaya Jokowi untuk bisa menjadikan BKPM sebagai tempat pelayanan one stop service.

Selain itu, Andi menuturkan, untuk Komitie ASN sebenarnya keputusan presiden sudah diteken sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan ASN ini juga merupakan tindak lanjut dari pengesahan UU ASN pada Januari 2014.

"Jadi, keppres-nya sudah duluan ada, hanya belum dilantik. Ada tujuh anggota yang hari ini dilantik oleh presiden," kata Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com