Kata Hashim, Gerindra Tidak Khawatir jika Golkar Keluar KMP

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, partainya tidak khawatir jika Partai Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) setelah pergantian ketua umum.

"Pak Prabowo selalu atensi kepada semua partai, ke PDI-P, ke PPP, dan Partai Hanura, berapa kali ketemu Pak Wiranto. Gerindra tidak khawatir soal itu," ujar Hashim saat ditemui di depan ruang Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie di tengah konflik internal Partai Golkar. Pertemuan itu digelar di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa malam.

Hashim membantah pertemuan tersebut sebagai langkah intervensi Prabowo untuk mendukung kubu Aburizal menjelang Musyawarah Nasional IX Golkar. Ia menganggap pertemuan Aburizal dan Prabowo sebagai hal biasa.

"Begini, Pak Prabowo dengan Aburizal sering sekali ketemu, apalagi ngobrol soal KMP. Tidak ada intervensi apa pun terkait Golkar," kata Hashim.

Dalam kesempatan itu, ia mengkritik sikap pemerintah yang tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas Golkar di Bali pada akhir November mendatang. Menurut Hasim, hal itu merupakan cara-cara yang biasa dilakukan pada masa Orde Baru.

"Katanya reformasi. Kalau ini, cara-cara Orde Baru yang digunakan. Kalian masih ingat tidak, PDI juga pernah buat acara di Bali dan di kota-kota lain," kata Hashim.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno sebelumnya tidak mempermasalahkan jika Partai Golkar menggelar Munas IX di Bali. Namun, waktu pelaksanaannya sebaiknya bukan pada akhir November mendatang, melainkan pada Januari 2015.

Tedjo beralasan, pada Januari 2015, musim wisatawan ke Bali sudah berakhir sehingga Munas Golkar tidak mengganggu kegiatan wisata. (Baca: Menko Polhukam: Silakan Munas Golkar di Bali, tetapi Jangan Desember)

Ia menilai, Munas Golkar yang berpotensi ricuh tersebut bisa mengganggu aktivitas wisata di Bali jika digelar pada 30 November-3 Desember atau bersamaan dengan musim liburan. (Baca: DPP Golkar Sudah Sebar Undangan Munas di Bali)

"Kalau dia nunggu Januari setelah wisatawan kembali, silakan. Mau adakan di Bali, silakan, asal waktunya tidak Desember. Kalau di tempat yang berbeda, silakan," kata Tedjo di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (25/11/2014).