Menteri Khofifah Sebut Kartu Indonesia Sehat sebagai Penyetaraan Perlakuan

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program pemerintah untuk membuat kesetaraan di antara para pasien rumah sakit. Dengan kesetaraan tersebut, diharapkan pelayanan rumah sakit akan lebih maksimal, tanpa memandang jenis administrasi pasien tertentu.

"Saya sebut ini sebagai awal membangun kesetaraan perlakuan. Karena sering sekali kalau dilihat, penerima bantuan iuran (PBI) itu loss (lepas). Mereka dibelakangi," ujar Khofifah, seusai mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPD RI, di Gedung DPD Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Khofifah mengatakan, Kementerian Sosial menargetkan sebanyak 86,4 juta jiwa penerima bantuan iuran (PBI) akan mendapat KIS secara keseluruhan pada bulan Mei-Juni 2015. Bagi peserta BPJS yang membayar sendiri iuran, secara keseluruhan akan mendapat KIS hingga bulan Desember 2015.

Sementara itu, sebut Khofifah, jenis pembayaran iuran KIS akan diketahui melalui kode barcode yang terdapat di kartu. "Ini bayar sendiri atau dibayar pemerintah? Kalau bayar sendiri ambil kelas satu atau kelas dua, itu ada di barcode," kata Khofifah.

Dengan penyetaraan tersebut, menurut Khofifah, diharapkan pihak rumah sakit tidak lagi membeda-bedakan perlakuan terhadap pasien yang mendapat bantuan pemerintah, atau yang membayar dengan uang pribadi.

Dengan sama-sama menggunakan KIS, kata Khofifah, kelas-kelas pasien akan sulit teridentifikasi. Pelayanan KIS dengan pasien pengguna kartu BPJS Kesehatan tidak memiliki perbedaan. Proses pelayanan berada di fasilitas kesehatan primer, seperti puskesmas terlebih dahulu. Setelah itu, jika menurut dokter pasien tersebut perlu perawatan, selanjutnya akan dirujuk ke rumah sakit.