Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Saya Hanya Mengingatkan, Kok Dianggap Bersalah?

Kompas.com - 26/11/2014, 17:06 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno menolak disebut mengintervensi penyelenggaraan Munas Partai Golkar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali. Tedjo merasa hanya mengingatkan agar Golkar tidak menggelar Munas di Bali pada musim wisatawan berkunjung, November-Desember. Terlebih lagi, menurut Tedjo, saat ini tengah terjadi konflik di internal Golkar.

"Hal inilah yang saya ingatkan kepada mereka itu untuk berhati-hati dalam melaksanakan Munas di Bali. Kalau pun toh dilaksanakan di tempat lain, yang sepi, yang tidak ada orang, silakan saja, saya enggak ada masalah. Siapa yang bertanggung jawab nanti kalau saya tidak mengingatkan sebagai Menko Polhukam, ya salah juga. Tapi, kalau saya mengingatkan kok dianggap bersalah?" kata Tedjo di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu (26/11/2014).

Tedjo juga mengaku tidak bermaksud untuk melarang penyelenggaraan Munas Golkar di Bali. Ia mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Polri agar melarang Golkar menggelar Munas di Pulau Dewata tersebut.

"Di mana saya mengatakan saya melarang? Saya hanya mengingatkan, mengimbau, dan menyarankan. Itu adalah tugas saya dalam rangka untuk kepentingan nasional yang lebih besar daripada kepentingan kelompok-kelompok tertentu," sambung dia.

Politikus Partai Nasdem ini khawatir Munas Golkar di Bali akan diwarnai bentrokan fisik, seperti yang terjadi saat pleno persiapan Munas di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (25/11/2014) sore kemarin. Terlebih lagi, ribuan orang diperkirakan datang menghadiri Munas tersebut.

"Dengan dimajukannya ini 30 November, tadinya kan 15 Januari, ini ada dua kubu nih yang tidak setuju. Mungkin saja mereka akan datang ke sana sehingga terjadi keresahan-keresahan seperti itu. Itu prediksi-prediksi saya. Itu perlu diungkapkan, kalau kita diam saja, terjadi sesuatu, saya tidak mengingatkan, itu juga tidak benar," tutur Tedjo.

Menurut Tedjo, ia akan melakukan hal yang sama jika ada partai lain yang berniat menggelar hajatan besar di Bali pada akhir tahun.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pernyataan Tedjo mengenai Munas Golkar berlebihan dan terlalu jauh mencampuri urusan internal partai politik.

Tedjo sebelumnya meminta aparat kepolisian untuk tidak memberikan izin pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014. Menurut Tedjo, pemerintah lebih memilih untuk menjaga nama baik Indonesia, mengingat Bali merupakan tujuan pariwisata utama bagi turis asing. Kisruh di Partai Golkar, menurut Tedjo, dikhawatirkan akan berdampak terhadap pariwisata di Bali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com